SOLOPOS.COM - Ilustrasi rapat paripurna DPR (Abdullah Azzam/JIBI/Bisnis)
Solopos.com, JAKARTA – perseteruan antara Koalisi Merah Putih (KMP) dan Koalisi Indonesia Hebat (KIH) di DPR tak kunjung berakhir. Kini politikus PDIP Effendi Simbolon menyerukan anggota legislatif dari KIH tak menerima gaji.
Menurut Effendi, itu sebagai bentuk keseriusan mereka dalam mosi tidak percaya kepada KMP.
“Jadi 247 [anggota legislatif dari KIH] lebih baik tidak menerima gaji, untuk menunjukkan kita ingin jalankan fungsi dan tugas DPR, bukan menarik-narik. Kami hanya mengatakan di internal DPR hanya jalankan mosi tidak percaya,” ucap Effendi dalam diskusi di Cikini, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (1/11/2014).
KIH belakangan menyatakan mosi tidak percaya terhadap manuver-manuver politik yang digencarkan DPR. Menurut politikus PDIP, Effendi Simbolon, mosi tidak percaya itu bukan hal yang remeh.
“Mosi tidak percaya itu serius,” ucap dia dilansir liputan6.com.
Sebelumnya, fraksi-fraksi yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Hebat (KIH) mengeluarkan mosi tidak percaya kepada pimpinan DPR periode 2014-2019. Untuk menunjukkan keseriusan sikapnya, KIH menunjuk politikus senior PDIP Pramono Anung secara aklamasi menjadi Ketua DPR sementara.
DPR tandingan yang terdiri dari fraksi PDIP, PKB, Nasdem, Hanura plus PPP menggelar sidang paripurna tandingan pada Jumat (31/10/2014). Sidang tersebut dilaksanakan di ruang rapat Badan Musyawarah (Bamus) setelah ruang sidang paripurna dikunci karena paripurna versi KIH dinilai ilegal.
Hasil sidang perdana tandingan ini menetapkan tiga hal, yaitu penyampaian mosi tidak percaya pada pimpinan DPR resmi, pengesahan pimpinan sidang sementara dan penetapan anggota fraksi yang akan ditempatkan di alat kelengkapan dewan.
Sementara, Wasekjen PKS Mahfudz Shiddiq menyebut ada kemungkinan PDIP beserta NasDem, Hanura, PKB, dan PPP bisa saja dapat posisi pimpinan di DPR.
“Ini kan masalah komunikasi politik saja yang kurang. Mereka bilang ingin posisi, tapi apa mereka sudah berkomunikasi? Menurut saya itu belum dilakukan,” ujar Mahfudz dilansir Detik.
Kendati alat kelengkalan sudah terbentuk, bukan tidak mungkin posisi pimpinan bisa dikomunikasikan kembali. Menurut Mahfudz politik itu bersifat dinamis.
“Politik kan dinamis. Mana tahu kita kan kalau tahun depan konstelasi berubah lagi. Asal ada komunikasi yang baik saya rasa bisa saja,” lanjut Mahfudz.