News
Jumat, 31 Oktober 2014 - 10:10 WIB

KMP VS KIH : Konflik dari Gedung DPR, Muktamar PPP, hingga Penahanan Si Tukang Sate

Redaksi Solopos.com  /  Adib Muttaqin Asfar  | SOLOPOS.com

SOLOPOS.COM - Ilustrasi rapat paripurna DPR (Abdullah Azzam/JIBI/Bisnis)

Solopos.com, JAKARTA — Hari ini, Jumat (31/10/2014), DPR tandingan akan memulai aksinya. DPR tandingan akan menggelar sidang paripurna sendiri dan melantik pimpinannya. Tentu saja, semua pimpinannya adalah anggota Koalisi Indonesia Hebat (KIH) yang sudah tak mendapat ruang karena semua kursi pimpinan DPR, komisi, dan alat kelengkapan dewan disikat habis oleh Koalisi Merah Putih (KMP).

“Tidak masalah. Ini sudah pernah terjadi pada 2004. Niat kami adalah ingin mengembalikan lembaga ini yang sudah dirusak,” kata politikus PDIP, Aria Bima, dengan nada keras seperti ditayangkan di berbagai televisi nasional, Kamis (30/10/2014).

Advertisement

Pelantikan dan pengambilan sumpah pimpinan DPR tandingan itu tidak disumpah di hadapan Ketua MA sebagaimana yang selama ini terjadi. Sebagian kalangan, khususnya yang pro KMP, menyebut DPR tandingan inkonstitusional. Politikus PKS yang kini menjadi Wakil Ketua DPR, Fahri Hamzah, menyebut dualisme dewan adalah haram.

“Pimpinan DPR RI cuma disumpah di depan anggota, tapi tidak disumpah oleh Ketua Mahkamah Agung. Belum sampai memanggil ketua MA. Memang ada yang usul untuk memanggil Ketua MA, tapi diputuskan dalam rapat koordinasi Koalisi Indonesia Hebat (KIH) belum sampai memanggil Ketua MA,” kata Hendrawan di Jakarta, Kamis.

Advertisement

“Pimpinan DPR RI cuma disumpah di depan anggota, tapi tidak disumpah oleh Ketua Mahkamah Agung. Belum sampai memanggil ketua MA. Memang ada yang usul untuk memanggil Ketua MA, tapi diputuskan dalam rapat koordinasi Koalisi Indonesia Hebat (KIH) belum sampai memanggil Ketua MA,” kata Hendrawan di Jakarta, Kamis.

Untuk pimpinan rapat paripurna DPR tandingan sementara adalah Utut Adianto. Rapat paripurna DPR akan dilakukan mulai pukul 10.00 WIB di ruang rapat paripurna DPR. “Silahkan KMP datang, tapi kami tidak mengundang sama sekali,” kata Hendrawan.

Di luar Gedung DPR Senayan, medan perseteruan KMP vs KIH muncul di Hotel Grand Sahid, Jakarta. Di temmpat itu, PPP kubu Suryadharma Ali (SDA) menggelar muktamar VIII yang disebutnya sah. Tentu saja kubu Suryadharma Ali menganggap Muktamar PPP kubu Romahurmuziy di Surabaya sebagai ilegal.

Advertisement

“Kita negara hukum, kita sudah yakin bahwa Muktamar ke-VIII PPP ini yang diadakan di Jakarta adalah sah menurut AD/ART,” kata Prabowo seusai menghadiri pembukaan Muktamar VIII PPP di Hotel Grand Sahid, Jakarta, Kamis (30/10/2014).

Tak hanya menyebut Muktamar kubu SDA sebagai muktamar yang sah, mantan Danjen Kopassus itu menilai keputusan Menkumham Yasona Laoly yang mengesahkan kepengurusan DPP PPP versi Muktamar Surabaya adalah bentuk kekhilafan pemerintah.

Semua perseteruan ini memang sulit dilepaskan dari persaingan pasca-Pemilu 2014 yang masih tampak di Parlemen. Saat KMP menyapu bersih semua unsur pimpinan di DPR, pimpinan komisi, dan alat kelengkapan dewan tanpa menyisakan satu kursi pun untuk KIH, perseteruan memang belum selesai.

Advertisement

PPP versi Romahurmuziy pun membanting meja, anggota KMP menyoraki, dan Menkumham akan digugat. Sementara para politisi KIH membuat manuver pamungkas sebagai bentuk protes terhadap dominasi KMP yang “perkasa” dalam setiap voting. Mereka berharap Presiden Jokowi mengeluarkan Perppu MD3 sebagai ganti UU MD3 yang dinilai menutup rapat peluang KIH memimpin parlemen.

Padahal belum lama ini, Jokowi telah bertemu dengan Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie, saling hormat saat bertemu Prabowo Subianto, dan Jusuf Kalla yang bertemu dengan sejumlah elite KMP, termasuk Amien Rais. Kenyataannya, konflik itu belum padam dan masih terus membara di parlemen.

Perseteruan ini pula yang membuat sebuah kasus lama menjadi menarik perhatian. Muhammad Arsyad, seorang tukang tusuk sate, ditahan Mabes Polri karena ketahuan mem-bully Jokowi lewat gambar tak senonoh. Padahal kasus ini sudah dilaporkan jauh-jauh hari sebelum Jokowi dilantik sebagai presiden, tepatnya pada 27 Juli 2014.

Advertisement

Namun sebagian publik tak mau tahu. Mereka menuding kubu Jokowi sebagai pihak yang mesti disalahkan karena menangkap seorang tukang tusuk sate. Simpatisan Prabowo pun tak tinggal diam dengan membuka rekening untuk menyelamatkan pemuda lulusan SMP itu.

Jokowi memang sudah menyebut Prabowo sebagai sahabat, dan Prabowo pun memberi hormat. Suasana sejuk pun menyelimuti gedung parlemen di hari pelantikan Jokowi-JK. Namun hanya hari itu saja.

Advertisement
Advertisement
Berita Terkait
Advertisement

Hanya Untuk Anda

Inspiratif & Informatif