SOLOPOS.COM - Kapal nelayan di Tegal, Jumat (29/8/2014). (JIBI/Solopos/Antara/Oky Lukmansyah)
Solopos.com, BANDUNG — Kalangan nelayan menilai rencana kenaikan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi sebesar Rp3.000 per liter sebelum awal 2015 bakal semakin memberatkan aktivitas penangkapan ikan.
Sekretaris Jenderal Serikat Nelayan Indonesia (SNI), Budi Laksana, mengatakan kenaikan harga BBM yang dilakukan oleh pemerintah pastinya bakal memberatkan para nelayan. Pasalnya, biaya paling besar dalam melaut adalah BBM yang berkontribusi sekitar 70%.
“Bantuan juga sifatnya hanya stimulasi dan bukan yang strategis bagi kehidupan keluarga nelayan, apalagi sering juga tidak tepat sasaran,” katanya kepada Bisnis/JIBI, Jumat (31/10/2014).
Oleh karena itu, lanjutnya, pemerintah harus tetap memberikan subsidi BBM yang besar bagi perahu nelayan yang di bawah 10 GT. Tak hanya itu, distribusi BBM tersebut harus diawasi langsung hingga sampai ke SPBN nelayan.
Oleh karena itu, lanjutnya, pemerintah harus tetap memberikan subsidi BBM yang besar bagi perahu nelayan yang di bawah 10 GT. Tak hanya itu, distribusi BBM tersebut harus diawasi langsung hingga sampai ke SPBN nelayan.
Budi beralasan selamana ini penyaluran distribusi BBM bersubsidi sering tidak tepat sasaran yang akhirnya merugikan nelayan. “Pokoknya kami akan tetap menolak kenaikan BBM, Jika memang pemerintah harus menaikan BBM secara nasional tetapi tidak untuk bagi nelayan tradisonal,” tegasnya.
Selain itu, lanjutnya, kenaikan BBM akan terdampak pula pada kenaikan harga kebutuhan pokok masyarakat dan separeparts mesin untuk perahu.
Salah satu pengusaha ikan tangkap di Kabupaten Indramayu, A. Syahroni, mengatakan hampir satu bulan para nelayan menunggu pasokan solar dan terpaksa tidak bisa melaut. Dia menuturkan lamanya waktu antre pasokan bahan bakar kabarnya disebabkan adanya pengurangan untuk para nelayan khususnya di Kabupaten Indramayu.
“Kami ingin pasokan kembali normal karena pengusangan quota bahan bakar cukup menyusahkan nelayan,” katanya.
Syahroni mengungkapkan berbagai rencana program pemerintahan yang baru dirasa bakal sia-sia jika ada masalah klasik itu tidak kunjung diselesaikan. “Bahan bakar merupakan hal utama yang dibutuhkan nelayan maka stabilitas pasokannya harus terjaga,” ujarnya.
Secara terpisah, Dinas Kelautan dan Perikanan Jabar mengungkapkan pihaknya akan mengikuti setiap kebijakan yang ada dari pusat termasuk rencana pencabutan subsisi BBM untuk nelayan. Namun, pihaknya tetap berharap agar nelayan masih mendapatkan keistimewaan untuk subsidi BBM tersebut.
Jafar Ismail, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Jabar, mengungkapkan subsidi BBM memang tidak dapat dinikmati secara langsung oleh nelayan kecil karena lokasi SPBU yang letaknya jauh sehingga harus melalui tangan kedua atau pengecer.
“Nelayan kecil juga membeli dari pengecer tidak Rp5.500 per liter melainkan Rp6000-Rp7000 per liter. Ketika harganya tidak disubsidi lagi, maka akan semakin membengkak pengeluaran mereka untuk subsidi tersebut,” ujarnya.