SOLOPOS.COM - Ilustrasi bak penampungan air hujan (PAH). (JIBI/Dok)
Harianjogja.com, KULONPROGO- Pemerintah Kecamatan Samigaluh, Kabupaten Kulonprogo, Daerah Istimewa Yogyakarta, mendorong masyarakat setempat membangun penampung air hujan (PAH) pada musim kemarau saat ini.
Camat Samigaluh Wahyu Pujianto mengatakan ada empat desa di Kecamatan Samigaluh yakni Sidoharjo, Purwoharjo, Banjarsari dan Kebonrejo yang mengalami kekeringan akibat musim kemarau.
“Dari empat desa tersebut, sedikitnya ada 481 kepala keluarga atau sekitar 1.500 jiwa kekurangan air bersih. Untuk mengatasi masalah kekeringan ini perlu dibuat PAH,” kata Wahyu.
Ia mengatakan pembangunan PAH rencananya akan mulai dikucurkan tahun depan, dengan prioritas kepada pedukuhan-pedukuhan yang paling membutuhkan terlebih dulu.
Selain pembangunan PAH, kata Wahyu, pihaknya akan mengoptimalkan pemanfaatan sumber mata air yang cukup besar dengan membangun jaringan air.
“Ada sumber mata air di Nglinggo di Desa Pagerharjo. Airnya bisa dialirkan selain untuk warga Pagerharjo sendiri juga dapat dimanfaatkan warga di wilayah Kebonharjo dan Banjarsari yang setiap tahun mengalami kekeringan paling parah,” katanya.
Kepala Pelaksana BPBD Kulonprogo Untung Waluyo mengatakan untuk meminimalisir jumlah kekeringan di Kabupaten Kulonprogo, BPBD DIY telah membangun tempat penampungan air dan pipanisasi di tiga titik yakni Jatimulyo (Girimulyo), Gerbosari (Samigaluh), dan Sentolo pada 2012-2013.
Meski demikian, dalam pengoptimalkan sumber mata air ini sering juga menghadapi kendala, yakni debit air yang masih kecil hingga sumber mata air di desa tertentu yang dimanfaatkan untuk desa lain.
“Dengan adanya pipanisasi, dropping air ke daerah kekeringan jauh berkurang, dan daerah kekeringan juga berkurang. Kami berharap, ada bantuan dari BPBD DIY ataupun BNPB, minimal satu atau dua titik pipanisasi,” katanya.
Dia mengatakan apabila setiap tahun Kabupaten Kulonprogo mendapat satu atau dua titik pipanisasi, persoalan kekeringan di wilayah ini akan cepat teratasi.
“Tapi ini hanya harapan besar kami. Hal ini tidak bisa dipaksakan, dan tergantung pada keuangan daerah dan pusat,” kata dia.