SOLOPOS.COM - DPRD Gunungkidul (Foto Istimewa)
Harianjogja.com, GUNUNGKIDUL – Pembentukan alat kelengkapan (alkap) DPRD Gunungkidul belum akan terbentuk dalam waktu dekat. Akibatnya, kinerja wakil rakyat tersebut belum berfungsi maksimal, untuk itu ada wacana supaya Anggota Dewan tidak menerima gaji sebelum pembentukan alkap selesai dilakukan.
Wacana penyetopan gaji dewan, salah satunya diserukan dari internal dewan sendiri. Anggota DPRD dari Fraksi PDI Perjuangan, Agus Joko Kriswanto. Menurut dia, usulan tersebut merupakan bentuk tanggung jawab moril terhadap masyarakat. Sebab, hingga saat ini dewan belum menunjukkan kinerja yang maksimal.
“Tahu sendiri, bagaimana kondisi yang terjadi saat ini. Semua masih terfokus pada pembentukan alkap. Selama tiga bulan digaji belum menghasilkan apa pun,” kata Agus kepada Harianjogja.com, Kamis (30/10/2014).
Dia mengaku setuju jika gaji dewan untuk sementara diberhentikan, hingga pembentukan alkap beres. Agus pun mengaku siap apabila wacana itu benar-benar diterapkan. Menurut dia, konstelasi politik yang terbelah dua membuat pembahasan alkap jadi semakin tidak jelas. Terlebih lagi, masing-masing koalisi ngotot terhadap pandangan masing-masing.
“Kalau pertarungan antara Koalisi Merah Putih (KMP) dan Koalisi Indonesia Hebat (KIH) terus terjadi, maka rakyat yang menjadi korban. Untuk itu, mari kita kesampingkan ego demi kepentingan yang lebih besar lagi,” ungkap dia.
Dia berpendapat, jika alkap tidak segera diselesaikan, maka akan berdampak terhadap pembahasan Kebijakan Umum Anggaran-Plafon Penempatan Anggaran Sementara(KUA-PPS) APBD Perubahan 2014. Apalagi, draf tersebut sudah disampaikan oleh eksekutif sudah sejak jauh-jauh hari, tetapi hingga sekarang belum ada pembahasan sama sekali.
“Masa kerja tahun ini tinggal dua bulan lagi, kalau tidak segera dibahas maka akan sulit merealisasikan program kerja dalam waktu yang sangat mepet,” ungkapnya.
Sementara itu, Ketua Fraksi Partai Golkar Heri Nugroho mengaku, tidak setuju wacana penghentian gaji dewan hingga pembentukan alkap diselesaikan. Menurut dia, meski belum bisa bekerja dengan maksimal, kerja dewan tetap berjalan dengan normal.
“Kami memang belum melakukan fungsi kami dengan maksimal. Misalnya, untuk fungsi legislasi dan pengawasan urund dilakukan. Namun, untuk menampung aspirasi terus kami lakukan. Jadi, tidak ada alasan untuk menghentikan sementara waktu,” tegas Heri, saat dihubungi kemarin.
Menurut dia, salah satu upaya untuk memaksimalkan kerja dewan adalah dengan membentuk alkap. Meski masih mengalami kebuntuan, namun upaya tersebut terus dilakukan.
“Siapa bilang tidak kerja? kami juga terus berupaya agar alkap segera dibentuk. Besok [hari ini] akan dilaksakan rapat pimpinan antar pimpinan dewan dan fraksi guna membahas keanggotaan komisi,” tegas Sekretaris DPD Partai Golkar itu.