SOLOPOS.COM - ilustrasi (Ist)
Kanalsemarang.com, SEMARANG – Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Jawa Tengah menolak usulan agar penetapan anggota komisi pada pembentukan alat kelengkapan DPRD Jateng diulang.
“Di internal PDIP, keputusan tentang penugasan teman-teman fraksi di komisi telah melalui mekanisme rapat partai yang sesuai dan kami meyakini, kader partai akan berupaya maksimal mengamankan keputusan partai,” kata Sekretaris DPD PDIP Jateng Agustina Wilujeng seperti dikutip Antara, Rabu (29/10/2014).
Ia mengatakan pengurus partai, sebelumnya sudah bertemu untuk berembuk dan musyawarah terkait dengan penetapan anggota komisi DPRD Jateng dari Fraksi PDIP.
“Hanya saja, tidak bisa semua keinginan terakomodir, terutama jika terhadap satu posisi karena ada beberapa fraksi yang mengharapkannya. Namun demikian akhirnya keputusan harus tetap diambil,” katanya.
Terkait dengan saran Gubernur Jateng Ganjar Pranowo agar penetapan anggota komisi pada pembentukan alat kelengkapan DPRD Jateng diulang, Agustina berpendapat orang nomor satu di Provinsi Jateng itu tidak mengikuti proses dari awal sehingga memahami permasalahan kurang lengkap.
“Kami yang berada di induk-induk partai paham betul, telah terjadi ‘rembugan’ di antara seluruh partai yang memiliki kursi di DPRD Jateng dalam kurun waktu yang cukup lama,” ujar perempuan yang saat ini menjadi anggota DPR RI itu.
Ganjar menyarankan agar penetapan anggota komisi pada pembentukan alat kelengkapan DPRD Jateng itu diulang untuk menghindari konflik yang berkepanjangan di kalangan legislator.
“Hal itu bertujuan agar setiap fraksi mendapat jatah secara proporsional di komisi dan pembahasan serta penetapan APBD Jateng 2015 dapat segera dilakukan sehingga tidak merugikan rakyat,” katanya.
Ganjar mengatakan Koalisi Merah Putih dan Koalisi Indonesia Hebat tidak ada di DPRD Jateng periode 2014-2019.
“Yang ada adalah seluruh fraksi di DPRD Jateng berkoalisi dengan rakyat dan menghasilkan keputusan yang tidak merugikan rakyat,” ujar politikus PDI Perjuangan itu.
Menurut dia, jika pembahasan RAPBD Jateng 2015 menjadi terhambat karena ada konflik di kalangan legislator terkait dengan penetapan anggota komisi maka hal itu akan menjadi suatu preseden buruk.