News
Kamis, 30 Oktober 2014 - 15:05 WIB

KABINET JOKOWI-JK : Berantas Pencurian Ikan, Menteri Kelautan akan Panggil Para Dubes Negara Terkait

Redaksi Solopos.com  /  Adib Muttaqin Asfar  | SOLOPOS.com

SOLOPOS.COM - Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti (JIBI/Solopos/Antara/Andika Wahyu)

Solopos.com, JAKARTA — Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti, tidak main-main dengan tekadnya memberantas pencurian ikan (illegal fishing). Susi bakal mengundang duta besar (dubes) berbagai negara untuk membahas tindakan pencurian ikan di kawasan perairan Indonesia.

“Saya berencana mengundang semua duta besar terkait penangkapan ikan,” kata Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti saat beraudiensi dengan para pengusaha di Menara Kadin, Jakarta, Kamis (30/10/2014). Seperti diketahui, pencurian ikan di antaranya sering dilakukan kapal-kapal asing yang berasal dari sejumlah negara tetangga.

Advertisement

Menurut Susi, dirinya berencana mengundang duta besar berbagai negara untuk dapat bicara dari hati ke hati. Namun, ia belum menyebutkan duta besar dari negara mana yang akan diundang atau lokasi dan waktu dari acara tersebut.

Menteri Kelautan dan Perikanan menyatakan, Indonesia merupakan negara yang memiliki sumber daya perikanan alamiah yang paling top. Sayangnya, ujar dia, Indonesia dinilai masih belum memiliki regulasi atau larangan yang terperinci sehingga masih banyak terjadi tindak pencurian ikan.

Susi mencontohkan, pemerintah Australia memiliki kebijakan untuk menutup sekitar 70 persen dari kawasan coral barrief dari aktivitas penangkapan ikan. Sebelumnya, Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara), menyatakan, antara Januari sampai Agustus 2014 ini pencurian ikan di laut Indonesia merugikan negara Rp101 triliun.

Advertisement

Kerugian negara itu meningkat dinilai karena masih lemah pengawasan dan penindakan kepada nelayan dan kapal ikan asing pencuri ikan Indonesia itu. Kapal-kapal ikan pencuri itu diketahui berasal dari sejumlah negara seperti Vietnam, Malaysia, Thailand, dan Filipina, Taiwan, Hongkong, dan Tiongkok.

Saat ini, sembilan dari 11 titik wilayah pengelolaan perikanan (WPP) Indonesia mengindikasikan terjadi pencarian berlebih ikan yang dipicu pencurian ikan.

Advertisement
Advertisement
Advertisement
Berita Terkait
Advertisement

Hanya Untuk Anda

Inspiratif & Informatif