SOLOPOS.COM - Presiden Joko Widodo (tengah) didampingi Wakil Presiden Jusuf Kalla memimpin sidang kabinet pertama bersama para menteri Kabinet Kerja di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta seusai acara pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan para menteri, Senin (27/10/2014). Presiden memberikan arahan kepada para menteri agar langsung bekerja serta meminta agar menteri koordinator langsung melakukan koordinasi dengan para menteri di jajaran masing-masing. (Yayus Yuswoprihanto/JIBI/Bisnis)
Solopos.com, JAKARTA — Presiden Joko Widodo (Jokowi) merombak birokrasi perizinan investasi dengan membentuk pelayanan one stop service office perizinan nasional yang berpusat di kantor Badan Koordinasi Penanaman Modal.
Selama ini, kata Jokowi, permohonan izin investasi harus melewati beberapa pintu kementerian dan lembaga sehingga prosesnya sangat lambat. Misalnya, izin prinsip untuk membuka usaha yang dalam standar operasional prosedur (SOP) seharusnya rampung tiga hari, dalam praktiknya molor hingga 12 hari.
“Kita ingin membangun one stop service untuk perizinan nasional, artinya orang mau investasi enggak harus ke kementerian satu, dua, tiga, BKPM. Satu kementerian saja cukup, oleh sebab itu kita datang ke BKPM untuk memastikan pelayanan di sana seperti apa,” kata Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan, Selasa (28/10/2014).
Lambatnya proses ini tidak bisa dibiarkan karena akan menghambat investasi di Tanah Air. Presiden Jokowi juga menyoroti lambatnya izin pembangunan power plant yang membutuhkan waktu dua hingga empat tahun.
“Ini tidak bisa dibiarkan, karena listrik untuk masyarakat, industri manufaktur semua membutuhkan itu. Kita mau melakukan terobosan agar investasi dibidang listrik, karena kalau enggak, tahun-tahun depan kita gelap,” ujar Jokowi.
Sekitar pukul 15.00 WIB, Jokowi melakukan inspeksi mendadak di Kantor Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) untuk melihat lebih jauh pelayanan di sana. Hasilnya, presiden mengacungi jempol penampilan kantor dan sistem online-nya. Meski demikian, presiden meminta pelayanannya dipercepat.
Dari pengamatan Presiden yang menemui beberapa calon investor, BKPM telah menjalankan fungsinya dengan baik. Selanjutnya, tinggal mengintegrasikannya sistem dari kementerian lain yang mengurusi izin investasi menjadi sebuah kesatuan.
Pada awal Februari 2015, sistem pelayanan perizinan satu pintu tersebut ditargetkan bisa direalisasikan. “Saya beri target tiga sampai enam bulan harus jadi. Ini kita serius untuk urusi maslaah izin mengizin, setelah ini rampung kita masuk ke daerah,” ujar Presiden.