SOLOPOS.COM - ilustrasi
Harianjogja.com, GUNUNGKIDUL – Data Dinas Kesehatan (Dinkes) Gunungkidul tercatat sejak 2006 pasien Human Immunodeficiency Virus (HIV)- Acquired Immunodeficiency Syndrome (AIDS) di wilayah itu mencapai 133 orang, 22 orang di antaranya telah meninggal. Dari jumlah tersebut, ada empat pasien dari kalangan Pegawai Negeri Sipil (PNS). Sementara, jumlah pasien terbanyak berasal dari kalangan ibu rumah tangga dengan 37 pasien.
Menanggapi adanya PNS yang terjangkit penyakit mematikan itu, Bupati Gunungkidul Badingah merasa kaget dan mempertanyakan dari mana mendapatkan data tersebut.
“Kok bisa, ada empat PNS terkena HIV-Aids?” tanya Badingah kepada Harianjogja.com, di akhir pekan lalu.
Meski sempat kaget, namun setelah mendapatkan penjelasan jika data tersebut berasal dari Dinas Kesehatan, Badingah mulai memahami masalah tersebut. Malahan, dia mengaku siap melakukan tes terhadap seluruh PNS di Gunungkidul.
“Bisa kita laksanakan tes secara tes secara acak untuk antisipasi,” ungkapnya.
Badingah juga mendorong kepada masyarakat untuk berpartisipasi, terutama untuk memeriksakan kesehatan masing-masing individu. Sebab, langkah tersebut salah satu upaya pencegahan terhadap penyebaran HIV-Aids di Gunungkidul.
“Secara medis kami sudah siap memberikan pelayanan. Jadi kami berharap warga untuk rutin melakukan pemerikasaan. Kalau bisa diobati, akan langsung diobati, tapi kalau tidak maka akan kami rujuk ke rumah sakit yang lain,” tegas dia.
Lebih jauh dikatakan Badingah, penyebaran penyakit itu mengancam siapa saja, terutama generasi muda. Untuk itu, dalam sosialisasi yang dilakukan akan mengarahkan generasi muda untuk melakukan hal-hal yang bersifat positif. Sedangkan, untuk masyarakat yang telah berkeluarga diimbau untuk terus mencintai keluarga masing-masing.
Sementara itu, Kepala Bidang Penanggulangan dan Pencegahan Penyakit Dinas Kesehatan Gunungkidul Sumitro menegaskan, saat ini bukan zamannya untuk mengotak-ngotakan pasiena berdasarkan jenis pekerjaanya. Sebab, seluruh masyarakat memiliki potensi yang sama terjangkit penyakit itu.
“Mau PNS, petani, remaja atau apa namanya itu tidak penting lagi. Yang paling penting, bagaimana caranya untuk bersama-sama supaya penyebarannya bisa ditekan,” kata Sumitro.
Sumitro menambahkan, upaya pencegaan membutuhkan peran aktif dari masyarakat. Salah satunya dengan melakukan tes tersebut. Untuk tes bisa menggunakan rappid test atau pergi ke klinik Voluntary Counseling Test di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Wonosari.
“Kami saat ini juga mengembangkan konseling tes inisiatif petugas (KTIP). Hingga saat ini, ada 30 puskesmas yang memberikan pelayanan itu. Namun, baru ada 10 puskesmas yang bisa melakukan tes sendiri,” ungkap dia.