SOLOPOS.COM - Presiden Joko Widodo berbincang dengan seorang pemohon izin investasi saat melakukan inspeksi mendadak di Kantor Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Jl. Gatot Subroto, Jakarta, Selasa (25/10/2014) . Presiden Joko Widodo hanya ditemani asisten pribadi, satu ajudan, dan sejumlah anggota Paspampres. (JIBI/Solopos/Antara/Agus Suparto)
Solopos.com, JAKARTA — Presiden Joko Widodo menginginkan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) membangun pelayanan terpadu satu pintu atau yang one stop service untuk mengurus perizinan investasi. Hal itu disampaikan Jokowi—sapaan akrab Joko Widodo—di Istana Kepresidenan Jakarta setelah blusukan ke kantor BKPM di Jl. Gatot Subroto, Jakarta, Selasa (28/10/2014).
“Kami ingin membangun one stop service untuk perizinan nasional, artinya orang mau investasi enggak harus ke kementerian satu, dua, tiga, BKPM. Satu kementerian saja cukup. Oleh sebab itu, kami datang ke BKPM untuk memastikan pelayanan di sana seperti apa,” kata Jokowi.
Hasil blusukan atau inspeksi mendadak itu rupanya cukup memuaskannya karena penampilan kantor BKPM sudah cukup bagus, perangkat dan sistem online pun dianggap layak diacungi jempol oleh Presiden. Hanya ada satu catatan Jokowi, yakni perlunya peningkatan kecepatan pelayanan.
Izin prinsip yang seharusnya cuma tiga hari misalnya, dalam prakteknya bisa baru rampung dalam 12 hari. Tapi, menurut Presiden, hal itu bisa diperbaiki karena yang paling penting mengintegrasikan izin yang ada di kementerian ke dalam satu lokasi pelayanan di BKPM.
Jokowi menargetkan dalam waktu tiga sampai enam bulan ke depan sistem one stop service perizinan nasional itu terwujud. Mantan Wali Kota Solo dan Gubernur DKI Jakarta tersebut menegaskan keseriusannya dalam urusan perizinan tersebut. “Saya beri target tiga sampai enam bulan harus jadi. Ini kita serius untuk urusi masalah izin mengizin, setelah ini rampung kita masuk ke daerah,” tegas Jokowi.