SOLOPOS.COM - ilustrasi (Ist)
Kanalsemarang.com, SEMARANG – Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menyarankan agar penetapan anggota komisi pada pembentukan alat kelengkapan DPRD Jateng itu diulang untuk menghindari konflik yang berkepanjangan di kalangan legislator.
“Hal itu bertujuan agar setiap fraksi mendapat jatah secara proporsional di komisi dan pembahasan serta penetapan APBD Jateng 2015 dapat segera dilakukan sehingga tidak merugikan rakyat,” kata Ganjar seperti dikutip Antara, Selasa (28/10/2014).
Ganjar menegaskan bahwa Koalisi Merah Putih dan Koalisi Indonesia Hebat tidak ada di DPRD Jateng periode 2014-2019.
“Yang ada adalah seluruh fraksi di DPRD Jateng berkoalisi dengan rakyat dan menghasilkan keputusan yang tidak merugikan rakyat,” ujar politikus PDI Perjuangan itu.
Menurut dia, jika pembahasan RAPBD Jateng 2015 menjadi terhambat karena ada konflik di kalangan legislator terkait penetapan anggota komisi, maka hal itu akan menjadi sebuah preseden buruk.
“Sudah saatnya teman-teman kalangan dewan di Jateng segera berembug dan berbagi dengan mengedepankan musyawarah mufakat untuk kepentingan rakyat,” katanya.
Selain itu, Ganjar juga meminta empat fraksi yang belum menyerahkan usulan nama anggota komisi yakni Fraksi Gerindra, Fraksi PAN, Fraksi Golkar, dan Fraksi PKS dapat secepatnya mengirimkannya ke Sekretariat DPRD Jateng.
“Menurut saya, seharusnya anggota di lima komisi DPRD Jateng tidak harus 19 seperti yang ada di tata tertib dewan karena dengan adanya angka tunggal itu maka tidak leluasa menyusun komposisi jumlah anggota komisi,” ujarnya.
Sebelumnya, penetapan APBD Jateng 2015 terancam mundur dari jadwal karena ada empat fraksi yang menolak keputusan penetapan anggota komisi pada pembentukan alat kelengkapan dewan.
“Hingga saat ini Badan Musyawarah belum mengagendakan rapat pembahasan guna penetapan APBD Jateng 2015,” kata Ketua DPRD Jateng Rukma Setyabudi.