SOLOPOS.COM - Menteri BUMN Rini M. Soemarno (Alby Albahi/JIBI/Bisnis)
Solopos.com, JAKARTA — Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Rini Mariani Soemarno, segera menunjuk Direktur Utama PT Pertamina (Persero) pengganti Karen Agustiawan dan lima posisi bos BUMN lain yang kosong. Penunjukan Dirut Pertamina ini akan menjadi pembuktian awal berani tidaknya kabinet Jokowi memberantas mafia migas. Baca: Kabinet Jokowi Dinilai Berkompromi dengan Mafia Migas.
Tercatat sejumlah BUMN lain juga perlu mengangkat pucuk pimpinan, di antaranya PT Pertamina (Persero), PT Perusahaan Listrik Negara (Persero), dan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk.
Dirut Pertamina, sambungnya, akan segera diputuskan sebelum masa kerja pelaksana tugas dirut berakhir pada 1 November 2014. Plt. Dirut Pertamina, Muhammad Husen, menggantikan Karen Agustiawan sejak 1 Oktober 2014.
Rini Soemarno akan membicarakan pergantian dirut Pertamina dengan Menteri Sekretaris Negara Pratikno dalam waktu dekat. Dia juga menegaskan akan meminta waktu untuk membicarakan hal tersebut dengan Presiden Jokowi.
Rini Soemarno akan membicarakan pergantian dirut Pertamina dengan Menteri Sekretaris Negara Pratikno dalam waktu dekat. Dia juga menegaskan akan meminta waktu untuk membicarakan hal tersebut dengan Presiden Jokowi.
“Pertamina salah satu, ini yang mungkin saya minta waktu Pertamina. Karena Plt. Pertamina itu punya waktu hanya satu bulan,” ungkapnya, Senin (27/10/2014).
Selain itu, tiga Dirut BUMN diangkat oleh Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla sebagai menteri pada Kabinet Kerja 2014-2014. Momentum tersebut membuat Rini harus bergerak cepat mencari pengganti dirut-dirut BUMN. “Ini adalah salah satu hal yang saya diingatkan terutama para menteri yang CEO dari Dirut BUMN, saya harus mendapatkan penggantinya,” ungkapnya.
Untuk pengganti Dirut PT Telkom, Rini menilai perusahaan publik tersebut memiliki mekanisme tersendiri. Pergantian direksi Telkom dapat dilakukan melalui rapat umum pemegang saham luar biasa (RUPSLB).
Hingga saat ini, Rini belum menerima usulan dari internal Telkom terutama prosedur dan calon bos emiten TLKM tersebut. Dia berharap, Telkom dapat segera mendapatkan pengganti Arief Yahya agar kinerja perseroan tidak merosot.
Kendati demikian, Rini yang hanya 20 menit berada di Kementerian BUMN seusai dilantik itu, menegaskan emiten pelat merah tersebut masih bisa menjalankan bisnis di bawah kendali jajaran direksi yang ada.
Menteri BUMN perempuan pertama itu mengaku pada Senin malam (27/10/2014), dirinya akan langsung mempelajari mekanisme penggantian sejumlah direksi BUMN termasuk Telkom, PT Kereta Api Indonesia (Persero), dan PT Pindad (Persero).
“Untuk KAI, saya harapkan bisa dilakukan secepatnya. Mengingat itu transportasi publik yang keamanan menjadi hal nomor satu, tentunya Dirut menjadi sangat penting di sana,” paparnya.
Deputi Bidang Usaha Energi, Logistik, dan Perhubungan Kementerian BUMN, Dwijanti Tjahjaningsih, menambahkan Dirut Pertamina akan ditentukan sebelum 1 November 2014.
Muhammad Zamkani, Deputi Bidang Usaha Industri Agro dan Industri Strategis Kementerian BUMN mengatakan proses pergantian Dirut Telkom akan melalui RUPSLB. Sebagai perusahaan publik, Telkom juga akan mengurus perizinan pergantian tersebut kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan PT Bursa Efek Indonesia.
“Kalau perusahaan terbuka sudah jelas aturan mainnya, sehingga konsentrasi pada proses seleksinya. Besok akan dibahas dengan Bu Menteri,” paparnya.
Sebelumnya, pakar ekonomi yang juga mantan Menko Perekonomian di era Presiden Abdurrahman Wahid, Rizal Ramli, menyebut kabinet Jokowi adalah kabinet kompromi. Jokowi dianggap berkompromi terhadap idealisme yang selama ini menjadi ekspektasi publik.
“Kabinet Jokowi ini kabinet kompromi. Kompromi terhadap ideologi, kompromi terhadap KKN, dan kompromi terhadap mafia migas,” kata Rizal Ramli dalam diskusi di Kompas TV, Senin (27/10/2014).
Menurut Rizal, kompromi terhadap ideologi terlihat dari perubahan nama kabinet dari Trisakti menjadi Kabinet Kerja. Perubahan nama ini dinilai sebagai bentuk perubahan idealisme dari kabinet Jokowi.
Rizal juga menyebut kabinet ini juga merupakan hasil kompromi dengan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Meskipun tak menyebut nama, Rizal Ramli mengatakan masih ada orang-orang bermasalah yang masuk ke kabinet Jokowi-JK.