SOLOPOS.COM - Ilustrasi penguasa (27/10/2014). (Yayus Yuswoprihanto/JIBI/Bisnis)
Solopos.com, JAKARTA – Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) menyerukan empat pernyataan untuk menyikapi Kabinet Kerja Presiden dan Wakil Presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla yang terbentuk.
“Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla telah melantik kabinetnya. Kabinet yang dinamakan Kabinet Kerja akan memulai kerjanya hingga lima tahun ke depan. Menyikapi hal ini PB HMI menyatakan empat sikap,” kata Ketua Komisi Bidang Politik PB HMI Arfianto Purbolaksono melalui keterangan tertulis di Jakarta, Selasa (28/10/2014).
Pertama, kata Arfianto, PB HMI mengapresiasi Presiden Jokowi dan Wapres JK dalam melakukan seleksi menteri yaitu dengan meminta masukan KPK dan PPATK terkait rekam jejak para calon menterinya.
Hal itu menurut dia, diperlukan lantaran kabinet haruslah diisi oleh orang-orang yang memiliki rekam jejak bersih, memiliki kredibilitas, serta memiliki keberanian untuk membenahi birokrasi yang telah digerogoti oleh budaya korupsi.
Kedua, PB HMI menilai formasi Kabinet Kerja belum mencerminkan janji politik Presiden Jokowi dan Wakil Presiden JK untuk merampingkan kabinetnya.
Dia mengatakan, ke-34 pos menteri yang diumumkan Jokowi-JK tidak berubah, yang ditandai dengan jumlah menteri sama seperti dalam kabinet mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
“Artinya perampingan yang dijanjikan belum dapat dilaksanakan oleh Jokowi-JK,” ujar dia.
Ketiga, PB HMI memandang kabinet masih dipenuhi kepentingan parpol dan intervensi dari petinggi parpol. Koalisi tanpa syarat yang didengungkan oleh pasangan Jokowi-JK disebut tidak terbukti.
“Terdapat 15 kursi kabinet yang dijatahkan kepada kalangan parpol pendukung yang menggambarkan kabinet ini belum berubah dari pemerintahan sebelumnya, karena masih dipenuhi oleh kepentingan dan intervensi petinggi parpol,” kata dia.
Keempat, PB HMI mengingatkan Pemerintahan Jokowi-JK agar benar-benar memanfaatkan dukungan dan kepercayaan rakyat dengan berupaya mewujudkan janji-janji politiknya selama masa kampanye yang lalu.