SOLOPOS.COM - Presiden Joko Widodo (kiri) bersama Wakil Presiden Jusuf Kalla. (JIBI/Solopos/Antara/Widodo S. Jusuf)
Solopos.com, JAKARTA — Pakar ekonomi yang juga mantan Menko Perekonomian di era Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur), Rizal Ramli, kembali mengingatkan agar Presiden Jokowi berhati-hati dengan kebijakan ekonomi dan kabinetnya. Menurutnya, kabinet Jokowi adalah kabinet kompromi dalam arti ada beberapa kompromi terhadap idealisme yang selama ini menjadi ekspektasi publik.
“Kabinet Jokowi ini kabinet kompromi. Kompromi terhadap ideologi, kompromi terhadap KKN, dan kompromi terhadap mafia migas,” kata Rizal Ramli dalam diskusi di Kompas TV, Senin (27/10/2014).
Menurut Rizal, kompromi terhadap ideologi terlihat dari perubahan nama kabinet dari Trisakti menjadi Kabinet Kerja. Perubahan nama ini dinilai sebagai bentuk perubahan idealisme dari kabinet Jokowi.
Rizal juga menyebut kabinet ini juga merupakan hasil kompromi dengan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Meskipun tak menyebut nama, Rizal Ramli mengatakan masih ada orang-orang bermasalah yang masuk ke kabinet Jokowi-JK.
Sedangkan soal mafia migas, ekonom senior tersebut juga mengingatkan agar Jokowi lebih berkonsentrasi memberantas mereka daripada kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). Rizal kembali mengingatkan kenaikan harga BBM bersubsidi bisa menjadi blunder yang berujung impeachment atau pemakzulan.
“Hati-hati, biaya pembuatan premium itu masih rendah, apalagi harga minyak dunia sedang turun. Ini bertentangan dengan konstitusi,” kata Rizal. “[Jika sampai Jokowi benar-benar terkena impeachment] Maka wapresnya yang senang.”
Tak ada penjelasan lebih lanjut mengenai penyebutan nama Wapres. Namun secara matematis dan berdasarkan konstitusi, wapreslah yang akan naik menjadi presiden jika Jokowi di-impeachment. Dalam hal ini, Rizal Ramli menyarankan Jokowi untuk tidak percaya dengan saran-saran orang di sekelilingnya untuk menaikkan harga BBM. “Jangan terlalu percaya dengan orang-orang yang mendesak kenaikan harga BBM. Jangan-jangan ada motif lain,” kata tanpa menyebut nama orang yang mendesak kenaikan harga BBM itu.
Menurutnya, ada cara lain yang lebih cerdas untuk menyelamatkan APBN, seperti prinsip subsidi silang namun negara tetap untung. Caranya seperti yang pernah dia ungkapkan sebelumnya, yaitu menciptakan BBM rakyat dengan oktan rendah. BBM ini seharusnya sangat berbeda dengan premium saat ini yang oktannya tinggi, yaitu 88.
“Kita bikin BBM oktan rendah, oktannya 83 misalnya. Dengan cara ini, pengendara motor yang merupakan massa Jokowi masih bisa diselamatkan, 2 juta nelayan tertolong, mobil angkut tertolong. Tapi mobil bagus mesinnya rontok jika pakai BBM ini. Pada saat yang sama, harga Pertamax dan Pertamax Plus dinaikkan.”