SOLOPOS.COM - Ilustrasi (JIBI/Dok)
Harianjogja.com, KULONPROGO-Puluhan orangtua murid SDN 3 Sungapan Desa Tirtorahayu Kecamatan Galur mengadu ke komisi IV DPRD Kulonprogo, Kamis (23/10/2014).
Bersama dengan komite sekolah dan tokoh masyarakat, warga yang tergabung dalam Komunitas Masyarakat Peduli Anak-anak Sungapan (Kompas) mendatangi gedung DPRD Kulonprogo untuk menentang rencana Dinas Pendidikan (Disdik) Kulonprogo melakukan regrouping atau penggabungan SDN 3 Sungapan.
Mereka ingin sekolah yang memiliki total murid 42 anak itu dipertahankan karena berbagai alasan.
Kepala Dusun XIV Tirtorahayu Ngadimin menuturkan maksud kedatangan warga sebagai dampak dari penutupan SDN Wahyuharjo di Kecamatan Lendah yang hanya berjarak 200 meter dari SDN 3 Sungapan.
Kepala Dusun XIV Tirtorahayu Ngadimin menuturkan maksud kedatangan warga sebagai dampak dari penutupan SDN Wahyuharjo di Kecamatan Lendah yang hanya berjarak 200 meter dari SDN 3 Sungapan.
“Para siswanya dialihkan ke SD Muhammadiyah Maesan Lendah yang jaraknya cukup jauh,” ujarnya.
Hari ini, kata dia, siswa SDN Wahyuharjo diarahkan untuk mendaftar ke SD Muhammadiyah Maesan.
“Kami ingin SDN 3 Sungapan tidak ditutup, karena kalau ditutup SD yang lain jarakanya jauh, dan semisal digabung juga harus jelas sehingga tidak menyulitkan orangtua murid,” terangnya.
Komite Sekolah Suyatno berharap SDN 3 Sungapan dipertahankan karena sekolah tersebut diakses oleh warga yang berada di empat dusun. “SD itu sangat diperlukan, kami minta dipertahankan,” kata Suyatno.
Halimah, salah satu orangtua murid SDN 3 Sungapan, mengaku khawatir jika sekolah ditutup, sebab ia akan disibukkan dengan mengantar anak sekolah di lokasi yang jauh.
“Pekerjaan saya cuma buruh, kalau hanya untuk antar jemput anak nanti waktunya habis dan tidak bisa bekerja, sementara di SDN 3 Sungapan, anak saya berangkan dan pulang sekolah sendiri karena dekat dengan rumah,” urai warga Sungapan ini.
Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kulonprogo Upiyo Al Hasan mengungkapkan sampai saat ini dewan belum mendapat penjelasan dari Disdik terkait persoalan ini.
“Masukan masyarakat akan kami tampung dan dalam waktu dekat kami akan memanggil Dinas Pendidikan untuk klarifikasi,” ujarnya.
Tidak menutup kemungkinan, imbuh dia, perwakilan komite sekolah juga akan dipertemukan dengan Disdik sehingga persoalan jelas dan menemui titik terang.