SOLOPOS.COM - Presiden Joko Widodo (Jokowi) (JIBI/Solopos/Antara/Andika Wahyu)
Solopos.com, JAKARTA – Presiden Joko Widodo kembali meminta rekomendasi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai pengganti nama-nama yang dinilai diragukan oleh lembaga antikorupsi tersebut.
“Kami mengulang lagi untuk menyampaikan ke KPK,” kata Presiden Jokowi kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (23/10/2014) malam.
Menurut dia, hingga kini pihaknya masih menunggu rekomendasi dari KPK, serta balasan dari DPR terkait dengan surat pertimbangan pengubahan nomenklatur kementerian.
Ia mengemukakan balasan terhadap beberapa hal tersebut juga masih belum dapat dipastikan kapan diterimanya.
Presiden bahkan mengatakan kepada wartawan agar bertanya kepada KPK kapan lembaga antikorupsi tersebut dapat menyampaikan kembali rekomendasinya.
Jokowi yang didampingi Wakil Presiden Jusuf Kalla menegaskan, pihaknya dalam menyusun kabinet menganut prinsip kehati-hatian.
Sementara Indonesia Corruption Watch (ICW) juga sempat meminta Presiden Joko Widodo agar menunda pengumuman kabinetnya karena dinilai ada sejumlah nama yang sosoknya diragukan integritasnya terkait pemberantasan korupsi.
“ICW minta Jokowi tunda pengumuman kabinet,” kata Koordinator Badan Pekerja ICW Ade Irawan.
ICW menilai masih ada beberapa nama dari 43 figur calon menteri atau pejabat setingkat menteri yg diusulkan Presiden Jokowi yang diduga bermasalah baik karena diragukan integritas maupun komitmen antikorupsinya.