SOLOPOS.COM - Suasana panggung yang dipersiapkan untuk acara pengumuman kabinet Presiden Joko Widodo dan Wapres Jusuf Kalla di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Rabu (22/10/2014) malam. Pengumuman menteri kabinet Joko Widodo-Jusuf Kalla batal dilaksanakan Rabu malam sesuai jadwal. (JIBI/Solopos/Antara/Andika Wahyu)
Solopos.com, JAKARTA — Presiden Joko Widodo, Wakil Presiden Jusuf Kalla, Rabu (22/10/2014), kembali terpaksa menunda pengumuman susunan menteri-menteri pembantu mereka yang bakal masuk dalam kabinet pemerintahan mendatang. Meski demikian, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) justru memuji pola perekrutan menteri yang dilakukan Jokowi-JK.
Seperti diberitakan sebelumnya, Jokowi-JK semula bermaksud mengumumkan nama-nama menteri mereka, satu hari setelah pelantikan, atau Selasa (21/10/2014). Nyatanya rekomendasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuat Jokowi-JK harus menyusun ulang daftar nama kabinet mereka. Pengumuman pun dijadwal ulang, Rabu (22/10/2014) pukul 19.00 WIB.
Nyatanya, jadwal itu mendadak diubah lagi. Tanpa ada penjelasan, Jokowi batal hadir di di Dermaga 302, Terminal III Internasional, Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta yang telah disiapkan secara khusus oleh PT Pelindo II selaku tuan rumah dan bagian keprotokolan Istana Kepresidenan maupun Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres).
Di tengah terkatung-katungnya rencana pengumuman kabinet Jokowi-JK itu, Sekretaris Jenderal PBNU Marsudi Syuhud di Jakarta justru mengemukakan apresiasi atas pola perekrutan menteri yang dilakukan Jokowi-JK yang melibatkan KPK dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). “Jokowi saya lihat hati-hati menyusun anggota kementeriannya dengan dibawa ke KPK dan PPATK dulu,” katanya.
Menurut dia, kehati-hatian yang dilakukan Jokowi sekarang akan menjadi modal yang bagus untuk mendorong soliditas tim secara keseluruhan, karena jika ada menteri yang terkena masalah pandangan publik secara umum terhadap kabinet juga akan terpengaruh. Ia sependapat bahwa calon yang berpotensi memiliki masalah tidak perlu diangkat menjadi menteri daripada nanti diungkit-ungkit oleh publik.
“Kalau sekarang sudah lolos dari berbagai kriteria, apa lagi yang mau di-pressure. Yang paling melumpuhkan itu kan di KPK,” kata Marsudi.
Pada bagian lain Marsudi mengatakan bahwa para menteri di kabinet Jokowi-JK harus bisa bekerja di bawah tekanan mengingat masyarakat memiliki pengharapan tinggi terhadap presiden baru. “Ekspektasi yang tinggi ini kalau meleng sedikit saja banyak pertanyaan. Begitu pula secara riil, partai oposisi menguasai parlemen. Maka diharapkan menteri-menterinya harus kuat fisik, kuat kerja, dan kuat psikologisnya,” katanya.
Marsudi mengatakan para pambantu Jokowi di kabinet harus bisa mengikuti seluruh gaya dan pikirannya, serta mampu mengejawantahkan apa yang dipikirkan presiden.