SOLOPOS.COM - Ilustrasi data (JIBI/Harian Jogja/Antara)
Harianjogja.com, GUNUNGKIDUL – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gunungkidul membuat terobosan baru untuk mendata jumlah keluarga miskin. Rencananya, pendataan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) selanjutnya akan diuji publik.
Meski demikian, terobosan ini masih menunggu pemerintahan baru terbentuk. Kalau tidak ada halangan, program tersebut mulai dijalankan akhir tahun nanti.
Wakil Bupati Gunungkidul Immawan Wahyudi mengakui sampai sekarang data kemisikinan di Bumi Handayani masih simpang siur. Untuk itu, materi data yang terkumpul akan disertai uji publik.
“Model seperti ini masih baru, karena belum pernah diterapkan. Akan diterapkan akhir tahun atau awal tahun depan,” kata Immawan, Jumat (17/10/2014).
Menurut dia, uji publik sangat penting dilakukan. Tujuannya, untuk mendapatkan data yang benar-benar akurat. Jangan sampai, data yang diperoleh hanya asal-asalan, sehingga tingkat akurasi data masih dipertanyakan.
“Saat proses input data selesai dilakukan, masyarakat dari delapan RT akan berkumpul untuk membahas dan melakukan evaluasi data yang ada. Harapannya, bisa ditemukan akurasi data antara data milik tim fasilitator dan masyarakat,” papar dia.
Uji publik juga akan didukung sistem informasi desa (SID). Salah satunya, berkaitan dengan program Analisis Kemiskinan Partisipasi (AKP). Program ini, memegang peranan penting dalam uji publik data yang dikumpulkan.
“Saat ini baru ada 24 desa yang menggunakan program AKP. Namun ke depan seluruh desa diharuskan memiliki sistem tersebut,” tegas Immawan.
Wakil Bupati menambahkan angka kemiskinan di Gunungkidul mencapai 22% dari jumlah penduduk yang ada. Immawan juga mengakui untuk pengentasan kemiskinan, Pemkab masih menggantungkan data hasil olahan BPS.
“Cita-cita pemerintah ingin mewujudkan masyarakat Gunungkidul sejahtera. Caranya, salah satunya dengan mengurangi angka kemiskinan,” ucap dia.