SOLOPOS.COM - Gedung KPK (Dwi Prasetya/JIBI/Bisnis)
Solopos.com, JAKARTA — Mantan Ketua Deputi Tim Transisi Rini Soemarno dan Deputi Bidang APBN dan Legislasi Tim Transisi Hasto Kristianto, Jumat (17/10/2014), menyambangi Gedung Komisi Pemberantasabn Korupsi (KPK) untuk menyerahkan dokumen yang berisi nama calon menteri kabinet pasangan calon presiden dan calon wakil presiden terpilih dalam Pilpres 2014 Joko Widodo dan Jusuf Kalla.
Menurut Hasto, dokumen nama-nama calon Menteri yang telah diserahkan kepada pimpinan KPK tersebut adalah hasil penyaringan yang dilakukan oleh Jokowi melalui berbagai tahapan seleksi selama ini. Dalam daftar itu tercantum 43 nama calon menteri untuk ditelusuri rekam jejaknya (track record) oleh KPK.
“Ini [dokumen] berisi nama-nama yang merupakan hasil penyaringan selama ini yang dilakukan Jokowi terhadap nama-nama calon menteri,” tutur Hasto di Gedung KPK Jakarta, Jumat.
Terpisah, Ketua KPK Abraham Samad mengatakan bahwa pihaknya tidak akan membuka dokumen nama-nama calon menteri yang telah diserahkan mantan tim transisi tersebut sampai KPK bertemu langsung dengan Jokowi. Menurut Samad, sudah menjadi komitmen KPK untuk bertemu terlebih dahulu dengan Jokowi sebelum menganalisis nama-nama tersebut.
Setelah bertemu dengan Jokowi, tegas Samad, barulah KPK melakukan penelusuran terhadap 43 nama calon Manteri yang sudah diserahkan mantan tim transisi. “Sebelumnya kita ada komitmen bahwa nama-nama itu akan dibuka, baru akan dibicarakan kalau kita sudah bertemu dengan Pak Jokowi,” tutur Samad di Gedung KPK Jakarta, Jumat.
Samad menegaskan bahwa pihaknya hanya membutuhkan waktu 1 hari atau 2 hari untuk melakukan penelusuran track record ke-43 nama calon Menteri tersebut, setelah bertemu langsung dengan Jokowi. “Artinya apa? Kami hanya akan memberi tahu kepastian track record para calon menteri ini kepada yang bersangkutan, yaitu presiden kita, Jokowi,” kata Samad.
Dilibatkannya KPK oleh Jokowi untuk menelusuri track record para calon menteri kabinet Jokowi-JK itu, menurut Hasto adalah sebagai salah satu komitmen Jokowi untuk membuat pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi. Dengan demikian, diharapkan tidak ada lagi Menteri-Menteri? yang terjerat dalam perkara tindak pidana korupsi seperti yang terjadi sebelumnya.
”?Sehingga niat bersama di satu sisi memperkuat KPK dan di sisi lain untuk menyusun kabinet yang betul-betul terbebas dari korupsi menjadi komitmen yang diwujudkan oleh Jokowi sesuai janji komitmennya dan sesuai harapan rakyat,” ujar Hasto.