SOLOPOS.COM - Ilustrasi rumah tak layak huni (JIBI/Harian Jogja/Solopos/Dok.)
Harianjogja.com, GUNUNGKIDUL—Dana untuk perbaikan 210 Rumah Tidak Layah Huni (RTLH) di Gunungkidul segera cair. Dana tersebut diharapkan segera terserap dalam waktu maksimal tiga minggu.
Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Gunungkidul Dwiwarna Widinugroho mengatakan, dana tersebut cair pekan ini. Cair dalam hal ini, lanjut dia, dana untuk perbaikan RTLH sudah ditransfer ke rekening masing-masing kelompok.
“Setiap kelompok terdiri dari 10 sasaran. Setiap kelompok mendapatkan kucuran dana Rp100 juta,” ujar dia kepada Harian Jogja ketika ditemui di Wonosari, Sabtu (11/9/2014).
Ia menambahkan, ada pun sasaran RTLH yang termasuk dalam pencairan tersebut tersebar di lima kecamatan. Ada pun kecamatan yang dimaksud yakni Paliyan, Playen, Semanu, Karangmojo, dan Wonosari.
Dwiwarna menambahkan, begitu mendapatkan pencairan dana, warga harus segera melakukan perbaikan RTLH sasaran.
“Meskipun renovasinya nanti bisa lebih dari tiga minggu, namun, dana yang sudah didapat harus terserap dalam waktu tiga minggu. Hal ini terkait dengan laporan pertanggungjawaban,” ujar dia.
Dwiwarna mengungkapkan, Rp100 juta untuk 10 RTLH dinilai belum bisa memenuhi semua kebutuhan perbaikan rumah. Namun, hal itu bisa diatasi dengan swadaya masyarakat. Menurutnya, tidak masalah jika warga masih mengeluarkan uang karena rumah tersebut merupakan rumah mereka sendiri.
“Dana untuk 210 RTLH ini sifatnya juga hanya stimulan. Kami harap tahun-tahun berikutnya Gunungkidul mendapatkan jatah lebih banyak,” imbuh dia.
Salah satu dusun yang menjadi sasaran yakni Namberan, Desa Karangasem, Paliyan. Kepala Dusun Namberan Sumarwanto mengungkapkan, di Namberan ada empat rumah yang menjadi sasaran. Menurutnya, keempatnya sudah selesai diperbaiki.
“Dua rumah termasuk dari program pemerintah pusat sedangkan dua rumah lain mendapatkan program perbaikan rumah dari desa,” ungkap dia.
Ia menambahkan, untuk program berikutnya ia belum mendapatkan informasi. Namun, ia mengaku tidak mengetahui jika pemerintah desa atau kabupaten memiliki program serupa.