SOLOPOS.COM - Ilustrasi PNS (JIBI/Harian Jogja/Antara)
Solopos.com,SOLO — Kebijakan Pemerintah Kota (Pemkot) yang mengotot menaikan tunjangan tambahan penghasilan (tamsil) untuk pegawai negeri sipil (PNS) dari Rp600.000/bulan menjadi Rp800.000/bulan dinilai tidap tepat. Kebijakan itu akan berdampak meningkatnya proporsi belanja tidak langsung dan meningkatnya defisit anggaran.
Penilaian itu disampaikan pengamat ekonomi Universitas Sebelas Maret (UNS) Solo, Mulyanto, saat dihubungi Solopos.com, Sabtu (11/10). Berdasarkan Kebijakan Umum Anggaran, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) APBD 2015, angka defisit keuangan yang diproyeksikan Pemkot mencapai Rp47,7 miliar. Proyeksi itu menempatkan proporsi belanja tidak langsung lebih besar (64,3%) daripada belanja langsung (35,7%).
“Saya kira kebijakan menaikan tunjangan tamsil bagi PNS itu harus mempertimbangkan proporsi belanja langsung dan belanja tidak langsung pada postur APBD 2015. Peningkatan tunjangan tamsil itu akan berdampak pada naiknya belanja tidak langsung dan defisit,” ujar Mulyanto.
Kepala Pusat Informasi dan Pembangunan Wilayah (PIPW) Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) UNS itu khawatir bila proyeksi pendapatan asli daerah (PAD) yang sudah optimal. Capaian PAD yang tidak sesuai dengan kebutuhan belanja, kata dia, juga akan memperbesar angka defisit. Mulyanto sangsi atas asumsi ketika peningkatan tunjangan tamsil itu akan diikuti dengan peningkatan kinerja PNS.
“Peningkatan tunjangan tamsil itu justru akan menguntungkan para PNS yang sebenarnya malas secara individu dan merugikan PNS yang benar-benar bekerja. Indikator peningkatan kinerja PNS selama ini tidak jelas. Kinerja dikatakan meningkat itu indikatornya apa saja? Sasaran atas tunjangan tamsil itu yang dipertanyakan. Atas dasar itu, kebijakan itu tidak tepat,” urai dia.