SOLOPOS.COM - ilustrasi (JIBI/dok)
Solopos.com, SOLO–Lebih dari 16.000 penyandang masalah (PM) di Soloraya tidak tertangani dengan maksimal. Sebagian besar dari mereka berada di rumah mereka masing-masing dan berada di lingkungan masyarakat tidak terdata. Balai-balai rehabilitasi sosial hanya mampu menampung sebagian kecil PM untuk diberikan berbagai layanan pendampingan.
Kepala Bidang Program dan Advokasi Sosial Balai Besar Rehabilitasi Sosial Bina Daksa, Parwoto mengklaim setiap kota atau kabupaten di Soloraya terdapat PM lebih dari 500 orang. Jumlah tersbut mendapat tambahan PM dari luar daerah namun tinggal di Soloraya.Setengah dari PM tersebut adalah tuna daksa (tubuh).
“Terdapat 500 sampai 1.000 PM di setiap kota dan kabupaten di Soloraya. Jumlah itu masih ditambah PM dari luar daerah yang belu terdata di Soloraya. Jadi totalnya ada 16.000 PM. Balai- balai rehabilitasi atau tempat rehabilitasi lain jelas tidak mampu menampung seluruh PM. Jumlah PM terlalu banyak, tidak sebanding dengan keberadaan tempat rehabilitasi yang ada,” kata Parwoto saat dijumpai solopos.com di ruang kerjanya, Senin (30/6/2014).
Parwoto mengatakan salah satu penyebab terbatasnya fasilitas rehailitasi tersebut lantaran minimnya anggran dana dari pemerintah pusat. Balai-balai rehabilitasi menyesuaikan dengan jumlah anggran tersebut hingga bahkan mengurangi jumlah siswa rehabilitasi untuk dibina.
“Seperti di Balai Besar Rehabilitasi Sosial Bina Daksa, kami hanya bisa menampung 220 PM untuk mendapat binaan dalam setahun. Jumlah itu bakal berkurang pada tahun 2015 mendatang, kami hanya menerima 155 PM. Masalah anggran dana dari Kementerian Sosial {Kemensos] menjadi soal,” kata Parwoto.
Parwoto menambahkan fungsi balai-balai rehabilitasi sosial adalah mengembalikan fungsi sosial kembali bagi para PM. Paling utama, alumni atau lulusan PM mampu bekerja hingga memiliki pemasukan pribadi untuk mencukupi kebutuhan hidup mereka masing-masing.
“Kami menyediakan berbagai model rehabilitasi seperti, rehabilitasi vokasional, sosial, medis, dan pendidikan. Kami berharap mereka para PM mampu kembali mempunyai fungsi sosial di lingkungan mereka sendiri. Mereka bisa bekerja dan berpenghasilan,” imbuh Parwoto.
Kepala Seksi Advokasi Balai Besar Rehabilitasi Sosial Bina Daksa, Anis Yuniarti mengatakan Balai Besar yang terletak di JL. Tentara Pelajar, Kelurahan Jebres, kecamatan Jebres itu juga menerima PM dari luar Soloraya. PM tambahan dari luar itu membuat PM di Soloraya tidak tertangani dengan maksimal.
“Kami kan hanya melayani PM tuna daksa. Ada sebagian PM berasal dari Kalimantan juga. Kami anak dari Kemensos jadi tetap akan membina mereka [PM luar Soloraya],” ujar Anis.
Anis mengatakan Balai Besar Rehabilitasi Sosial Bina Daksa bakal melibatkan masyarakat untuk menagtasi keterbatasan anggaran dana Kemensos untuk membina PM tuna daksa. Masyarakat bakal dibina oleh Balai Besar Rehabilitasi Sosial Bina Daksa bersama Dinas Sosial di wilayah masing-masing.
“Kami mengajak masyarakat dari RT, RW, pemerintah Keluarahan atau Desa, serta tokoh masyarakat untuk mendampingi para PM di wilayah-wilayah. Keterlibatan masyarakat ini menjadi kemudahan untuk melakukan analisis sosial tentang kebutuhan mereka para PM. Koordinasi mereka kan mudah,” imbuh Anis.