SOLOPOS.COM - Wartawan melihat gambar Pasangan Presiden dan Wakil Presiden terpilih Jokowi-JK yang ditampilkan di layar yang berada di halaman gedung KPU, Jakarta, Selasa (22/7/2014). Pasangan Jokowi-Jusuf Kalla unggul dengan jumlah suara 70.997.883 suara atau sebesar 53,15 %, sedangankan pasangan Prabowo-Hatta mendapatkan 62.576.444 suara atau sebesar 46,85%. (Abdullah Azzam/JIBI/Bisnis)
Solopos.com, JAKARTA — Mantan Menteri Koordinator Perekonomian, Rizal Ramli, mengingatkan kebijakan yang tidak hati-hati dalam menaikan harga bahan bakar minyak bersubsidi bisa menjadi “bumerang” bagi pemerintahan presiden dan wapres terpilih Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK).
“Kalau tak hati-hati dan BBM naik sampai Rp3.500, maka harga premium bisa mencapai Rp10.000 dan itu akan lebih tinggi dari harga keekonomian karena biaya produksi hanya sekitar Rp2.800 per liter. Itu sama saja pemerintah melawan konstitusi, dan bukan tidak mungkin presiden bisa di-impeach oleh Koalisi Merah Putih di DPR,” kata Rizal Ramli dalam sarasehan Tata Kelola Migas di kampus Universitas Riau, Pekanbaru, Sabtu (11/10/2014).
Rizal Ramli meminta Jokowi untuk menjalankan amanat Pasal 33 UUD 1945 dengan tetap menjamin agar harga bahan kebutuhan pokok tetap murah bagi rakyat dan harganya tidak boleh sama dengan harga internasional.
Apalagi, Mahkamah Konstitusi (MK) pada 15 Desember 2004 mengeluarkan putusan yang membatalkan Pasal 28 Ayat (2) Undang-Undang Migas 2001 yang berbunyi, “harga bahan bakar minyak dan harga gas bumi diserahkan pada mekanisme persaingan usaha yang sehat dan wajar.”
Sikat Mafia Migas
Artinya, aturan dalam UU Migas itu tidak punya kekuatan hukum dan jika ada upaya-upaya pemerintah tetap menyerahkan harga BBM pada mekanisme pasar bebas, maka hal itu sama dengan melanggar konstitusi. “Saya tetap berprinsip, masih ada cara lain untuk mencegah menaikan harga BBM karena yang menjadi korbannya nanti adalah ratusan juta rakyat Indonesia. Cari dong cara lain yang ada nilai tambahnya,” kata Rizal Ramli.
Rizal Ramli berpendapat masih banyak cara lain untuk mengurangi defisit neraca perdagangan selain dari menaikan harga BBM bersubsidi. Pertama, yakni subsidi silang dengan menaikan harga BBM nonsubsidi seperti Pertamax dan Pertamax Plus, sedangkan harga premium masih tetap namun kandungan oktan diturunkan.
Kedua, pemerintah perlu benahi mekanisme cost recovery dari industri migas yang terlalu menguntungkan perusahaan, khususnya kontraktor asing. Sebabnya, kontrak bagi hasil produksi yang mengatur cost recovery sangat tidak adil dan rawan terjadi korupsi, dimana kontraktor bisa membebankan biaya produksi sampai biaya main golf dan pasang iklan di media massa kepada negara.
“Cara lainnya adalah sikat itu mafia migas, kita bisa hemat Rp100 miliar dan bangun kilang pengolahan BBM kita bisa hemat berpuluh-puluh triliun daripada terus-terusan menguntungkan kilang Singapura dan bayar pajak ke Singapura,” tegasnya.