Jogja
Jumat, 10 Oktober 2014 - 02:20 WIB

Dokter Pengampu BPJS di Kulonprogo akan Ditambah

Redaksi Solopos.com  /  Nina Atmasari  | SOLOPOS.com

SOLOPOS.COM - Ilustrasi (JIBI/Harian Jogja/Reuters)

Harianjogja.com, KULONPROGO- Pemerintah Kabupaten Kulonprogo, Daerah Istimewa Yogyakarta, akan menambah tiga dokter spesialis untuk melayani peserta program kesehatan Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan di wilayah utara atau Perbukitan Menoreh.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kulonprogo Astungkoro mengatakan peserta program Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan (BPJS) di Kecamatan Samigaluh dan Girimulyo kesulitan mengakses pelayanan rujukan dan jauh dari RSUD Wates.

Advertisement

“Kami sudah membahas masalah ini dengan Dinas Kesehatan, untuk menempatkan dokter spesialis di wilayah utara,” kata Astungkoro dalam acara ‘Sosialisasi JKN-BPJS Kesehatan bagi Badan Usaha di Kabupaten Kulonprogo’.

Astungkoro mengatakan BPJS sangat penting. Untuk itu, perusahaan dan masyarakat yang ada di Kulonprogo jangan meremehkan kepesertaan dalam BPJS.

Dia mengatakan anggaran jaminan kesehatan daerah (Jamkesda) Kulonprogo sebesar Rp8 miliar, dan 2015 Rp15 miliar, sebagian besar digunakan untuk membiayai cuci darah.

Advertisement

“Pada tahun sini, pemkab mengeluarkan anggaran untuk Jamkesda sebesar Rp5-6 miliar digunakan untuk membiayai pengobatan cuci darah. Rencana, pemkab menganggarkan kembali Jamkesda sebesar Rp15 miliar pada 2015,” katanya.

Lebih lanjut, Astungkoro mengimbau kepada seluruh Badan Usaha dan masyarakat di Kulon Progo jangan menganggap remeh terkait kepesertaan BPJS.

“Per 1 Januari 2015 semua karyawan harus ikut BPJS, karena ini sesuai amanat Undang-Undang dan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013,” kata dia.

Advertisement

Dia juga memberikan apresiasi kepada 87 perusahaan di Kulon Progo terdaftar di BPJS. “Selama dua bulan terakhir kepesertaan di BPJS Kulon Progo juga meningkat signifikan termasuk kepesertaan mandiri,” katanya.

Kepala Dinsosnakertrans Kulon Progo Eka Pranyata mengatakan kepesertaan BPJS yang dahulu dari jamkesmas, saat ini melakukan perbaikan data mengirim ke pusat.

“Dari hasil evaluasi, banyak data yang tidak tepat, baik karena kartu ganda pindah domisili, meninggal tapi tidak dilaporkan, dan ada yang tidak tepat sasaran,” katanya.

Advertisement
Advertisement
Berita Terkait
Advertisement

Hanya Untuk Anda

Inspiratif & Informatif