SOLOPOS.COM - Panduan Informasi dan Inspirasi
Harianjogja.com, GUNUNGKIDUL – Memasuki akhir 2014, anggaran di masing-masing Satuan Kepala Perangkat Daerah (SKPD) baru digunakan separuh.
Bupati Gunungkidul Badingah mendorong kepala SKPD untuk meningkatkan kinerja memasuki akhir periode 2014.
“Hingga saat ini, serapan anggaran baru sebesar 50 persen, dari total anggaran yang tersedia. Saya berharap, agar kepala dinas bisa bekerja lebih maksimal lagi,” kata Badingah kepada wartawan, Selasa (7/10/2014).
Dia mengakui sejak dari awal sudah mengingatkan kepada semua SKPD untuk memperhatikan serapan anggaran. Hal itu disebabkan, kinerja pemerintah juga bergantung dari serapan anggaran.
Dia mengakui sejak dari awal sudah mengingatkan kepada semua SKPD untuk memperhatikan serapan anggaran. Hal itu disebabkan, kinerja pemerintah juga bergantung dari serapan anggaran.
“Saya sudah berulang kali mengingatkan jangan sampai serapan di akhir tahun jadi mengecewakan,” seru dia.
Badingah mengatakan akan memanggil SKPD yang terbukti hanya separuh memanfaatkan anggaran untuk memberdayakan masyarakat. Tujuannya, untuk mengetahui perkembangan program yang direncanakan.
Memasuki akhir tahun 2014, masih banyak pekerjaan yang harus diselesaikan pemerintah.
Kepala Sub Bagian Bina Program Pemkab Gunungkidul Fajar mencontohkan minimnya serapan anggaran dapat dilihat di Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura (TPH), atau Dinas Kesehatan. Untuk Dinas TPH mendapatkan alokasi anggaran Rp11 miliar, namun di akhir Agustus baru terserap Rp4 miliar.
Hal yang sama juga terlihat di Dinas Kesehatan Gunungkidul, dari total anggaran Rp87 miliar, baru dapat direalisasikan sebesar Rp41 miliar.
“Pendataan baru sampai di akhir Agustus. Sebab, data penyerapan September selesai dikerjakan di akhir Oktober nanti,” ungkap Fajar.
Dia menjelaskan serapan anggaran terbagi dalam dua kelompok, yakni untuk belanja langsung dan belanja tidak langsung. Menurut Fajar, belanja langsung berkaitan dengan keuangan dan pembangunan fisik. Sedang, belanja tidak langsung digunakan untuk pembayaran gaji pegawai.
“Penyerapan anggaran untuk belanja tidak langsung berlangsung lancar dan tanpa kendala. Tapi, untuk belanja langsung sedikit mengalami hambatan, terutama masalah pembangunan fisik. Sebab, pembayaran disesuaikan dengan hasil dari pembangunan itu sendiri,” papar dia.