Harianjogja.com, KULONPROGO—Koalisi Indonesia Hebat memutuskan walkout dalam rapat pimpinan terkait pembentukan alat kelengkapan (alkap) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kulonprogo, Selasa (7/10/2014) sore. Hal ini menjadi ujung dari tidak adanya titik temu mengenai penyusunan alat kelengkapan dewan, sekalipun rapat pimpinan penyusunan alat kelengkapan sudah dilakukan sejak dua minggu lalu.
Koalisi Indonesia Hebat yang terdiri dari Fraksi PDIP, Fraksi PKB, dan sebagian Fraksi Bersatu mengajukan konsep proporsional
dalam penyusunan pimpinan alkap Dewan, sementara Koalisi Merah Putih merasa penyusunan pimpinan alkap dewan prematur
karena yang seharusnya didahulukan adalah pembahasan distribusi anggota ke alkap.
Ketua Fraksi PDIP Aji Pangaribawa mengatakan semisal pengajuan penyusunan jabatan struktural secara proporsional dalam alkap
tidak disetujui, maka koalisinya akan mengajukan untuk menduduki satu komisi saja, yakni komisi IV.
“Dengan catatan di dalam komisi IV, jabatan ketua, wakil ketua, dan sekretaris komisi dipegang oleh Fraksi PDIP, Fraksi PKB, dan
sebagian Fraksi Bersatu,” terangnya.
Ditegaskannya, ketika pengajuan itu juga tidak diakomodasi dalam rapat, maka koalisi Indonesia Hebat memilih untuk walkout dan
tidak bertanggungjawab pada hasil rapat. Aji juga menekankan koalisinya berkeinginan untuk mengedepankan musyawarah mufakat
dan menolak voting. Alasannya, demokrasi Pancasila tidak akan berjalan jika pengambilan keputusan selalu dengan voting.