SOLOPOS.COM - Ilustrasi mobil dinas (JIBI/Solopos/Dok.)
Solopos.com, KARANGANYAR–Forum Karanganyar Rembuk (FKR) mengkritik keras langkah Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karanganyar terkait pengadaan tujuh mobil dinas (Mobdin) untuk pejabat eselon II.
Pasalnya, pengadaan Mobdin yang menelan anggaran senilai Rp1,9 miliar tersebut dinilai sebagai ajangpemborosan anggaran daerah.
Sebagaimana diketahui, Pemkab Karanganyar baru saja mengganti Mobdin tujuh pejabat eselon II, yakni dari Toyota Kijang tahun 2003 menjadi Toyota Inova tahun 2014. Ketujuh mobil tersebut guna menunjang kegiatan tujuh pejabat eselon II, yakni pimpinan Dinas Kesehatan Kabupaten (DKK), pimpinan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil), pimpnan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans), pimpinan Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP), pimpinan Badan Perizinan dan Pelayanan Terpadu (BPPT), pimpinan Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) dan pimpinan Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Bapermasdes).
“Saya melihat pengadaan Mobdin itu lebih kepada pemborosan. Tidak ada manfaat signifikan dari pengadaan Mobdin itu. Soalnya, kondisi Mobdin yang lama masih layak digunakan. Tapi, kenyataannya dipaksakan untuk diganti. Kalau seperti itu kan namanya program yang tak terkonsep dan cenderung asal-asalan,” kata Koordinator FKR, Hendardi Heru Santoso, kepada Solopos.com, Minggu (5/10/2014).
Heru mengatakan mestinya Pemkab fokus mengalirkan APBD 2014 di sejumlah pos yang langsung bersinggungan dengan kepentingan masyarakat. Hal tersebut, seperti program kesehatan gratis, pembangunan desa dan persoalan lain yang menyentuh hingga masyarakat kelas bawah.
“Kalau eksekutif beralasan pengadaan Mobdin itu untuk mendukung operasional, saya kira itu alasan klasik. Wong kondisi Mobdin yang lama jelas-jelas masih bagus [sedianya Mobdin lama diberikan kepada pejabat eselon III],” katanya.
Sebelumnya, Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) sekaligus Kabag Pembangunan Setda Karanganyar, Ali Gufron, mengatakan pengadaan Mobdin yang bersumber dari APBD ini guna menunjang kinerja pejabat eselon II dalam melaksanakan tugas sehari-hari.
Selama pengadaan Mobdin, pihaknya mampu melakukan penghematan anggaran senilai Rp9 juta-an per unit.
“Pagu pengadaan Mobdin per unit ini Rp285.000.000. Tapi, kami bisa membeli mobil baru itu Rp274.100.000 per unit. Uang yang tersisa, kami kembalikan ke kas daerah (Kasda),” katanya.
Bupati Karanganyar, Juliyatmono mengatakan pengadaan Mobdin kali ini sudah diprogramkan jauh-jauh hari. Diharapkan melalui Mobdin baru, para pejabat eselon II lebih rajin dalam mengabdikan diri di tengah masyarakat.