SOLOPOS.COM - Joko Widodo (Jokowi) (Rachman/JIBI/Bisnis)
Solopos.com, JAKARTA — Koalisi partai pendukung calon presiden dan calon wakil presiden terpilih dalam Pilpres 2014 Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) berpeluang menambah kekuatan di parlemen. Sayangnya, PDI Perjuangan yang dinilainya kurang serius menjalin komunikasi politik berpotensi besar menghambat terwujudnya peluang itu.
Pengamat politik dari Universitas Mercubuana Jakarta, Heri Budianto, mengatakan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) kemungkinan besar bisa digamit bergabung dengan Koalisi Indonesia Hebat. “Kalau [menurut] saya, PPP bisa diajak mestinya,” katanya di Jakarta, Senin (6/10/2014).
Sebelumnya Joko Widodo mengatakan dua partai sedang berproses untuk bergabung namun tidak disebutkan identitas pastinya. Akhir-akhir ini, Jokowi menolak berkomentar lebih jauh soal koalisi partai karena situasi politik Indonesia yang bergerak sangat cepat.
Adapun salah satu partai yang disebut-sebut adalah Partai Amanat Nasional karena saat rapat kerja nasional PDI Perjuangan kadernya menyempatkan hadir. Heri menilai, kemungkinan PAN untuk bergabung lebih berat karena sudah mendapat jatah kursi pimpinan DPR, adalah Taufik Kurniawan sebagai wakil ketua.
Sedangkan PPP yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih tidak mendapat kursi pimpinan di DPR, bahkan dalam paket calon pimpinan MPR gubahan Koalisi Merah Putih juga tidak ada nama calon dari partai berlambang kakbah tersebut.
Oleh karena itu, Heri menduga kubu Jokowi-JK kemungkinan besar dapat menggandeng PPP. “Kalau kita lihat dari ini, kemungkinan besar dapat satu partai,” jelasnya.
PDIP Tak Serius
Hanya saja, imbuhnya, PDI Perjuangan sebagai pemimpin partai Koalisi Indonesia Hebat tidak menunjukkan kesungguhan dalam melakukan komunikasi politik. Dikhawatirkan ketidaksungguhan tersebut membuat komunikasi mandeg yang dampaknya menyulitkan pemerintahan Jokowi-JK karena kebijakan pemerintah tidak lepas dari kemitraan DPR.
“Pertanyaannya apakah kewenangan [itu] pada bu Mega, tidak diberikan langsung kepada jokowi sebagai presiden terpilih, kita harus kita tahu lebih lanjut,” kata Heri. Dalam situasional, semestinya Jokowi diberikan kewenangan lebih untuk mengajak partai-partai.