SOLOPOS.COM - Panduan Informasi dan Inspirasi
Suasana sidang pelantikan MPR-DPR-DPD di Gedung Nusantara, kompleks perkantoran parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (1/10/2014). (JIBI/Solopos/Antara/Yudhi Mahatma)
Kanalsemarang.com, SEMARANG- Koalisi Indonesia Hebat perlu melibatkan rakyat demi menciptakan kinerja parlemen yang akuntabel, berintegritas, dan sesuai dengan prinsip-prinsip praktik parlemen universal, kata politikus PDI Perjuangan Eva Kusuma Sundari seperti dikutip Antara, Minggu (5/10/2014).
Oleh karena itu, Eva yang juga aktivis Pusat Kajian Trisakti (Pusaka Trisakti) memandang perlu politikus Koalisi Indonesia Hebat bersinergi dengan rakyat untuk mengawal Nawacita (sembilan agenda prioritas pemerintahan Joko Widodo) dan Trisakti.
Eva mengemukakan hal itu via pesan singkatnya kepada Antara di Semarang sehubungan dengan fakta bahwa Koalisi Merah Putih di parlemen menyapu bersih pimpinan DPR RI dan kemungkinan pula pimpinan MPR RI melalui praktik tirani mayoritas, bukan “dead end” (jalan buntu) bagi politikus-politikus Koalisi Indonesia Hebat.
Kendati demikian, lanjut Eva, tekanan itu harus bisa ditransformasi menjadi energi positif. Dalam hal ini politikus Koalisi Indonesia Hebat harus berperan konstruktif dan produktif dalam kerja-kerja parlementer, baik pada saat menjalankan fungsi legislasi, budgeting (penyusunan anggaran), maupun pengawasan untuk Nawacita yang sudah dimenangkan oleh rakyat melalui Pilpres 2014.
“Dukungan rakyat yang terpenting karena mandat yang mereka terima adalah dari dan demi rakyat,” kata Eva, anggota Komisi III (Bidang Keamanan, Hukum, dan Hak Asasi Manusia) DPR RI periode 2009–2014.
Ia menekankan, “Prinsip musyawarah yang indikatornya ‘win-win solution’ (solusi yang saling menguntungkan), bukan ‘the winner takes all’ (pemenang mengambil semua) perlu disikapi secara kreatif.” Menurut Eva, respons negatif dari rakyat terhadap komposisi pimpinan DPR RI terkait dengan integritas menjadi modal bagi Koalisi Indonesia Hebat untuk bekerja sama dengan rakyat demi menciptakan kinerja parlemen yang akuntabel, berintegritas, dan sesuai dengan prinsip-prinsip praktik parlemen universal.
Di lain pihak, Eva mengemukakan bahwa prinsip keterpisahan kekuasaan antara legislatif dan eksekutif dalam sistem presidensial tidak bisa saling menjatuhkan, tetapi harus digunakan sebagai “framework” (kerangka) bekerja DPR RI, baik oleh Koalisi Indonesia Hebat maupun Koalisi Merah Putih, untuk memajukan kesejahteraan rakyat secara bersama-sama.