SOLOPOS.COM - Ketua Bidang Hukum DPP PDIP Trimedya Panjaitan (kanan), pemohon Dwi Ria Latifa (tengah), dan Junimart Girsang (kiri) menghadiri sidang uji materi Undang-Undang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta Pusat, Senin (29/9). MK menolak gugatan UU MD3 terkait penentuan jabatan pimpinan di parlemen yang akan dipilih langsung oleh anggota DPR dan tidak lagi diberikan kepada partai politik sesuai perolehan kursi. Dua hakim konstitusi, yakni Arief Hidayat dan Maria Farida Indrati menyatakan dissenting opinion (berbeda pendapat) atas putusan tersebut. (JIBI/Solopos/Antara/Andika Wahyu)
Solopos.com, JAKARTA — Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) heran dengan adanya akrobat kekuasaan di parlemen setelah penolakan uji materiil UU MD3. Hal itu membuat PDIP yang memenangkan Pemilu 2014 justru menjadi oposisi di DPR.
Revisi sistem pemilihan pimpinan DPR di UU MD3 dinilai sama artinya dengan menolak pemilihan Ketua DPR berasal dari partai politik pemenang pemilu. Hasilnya, partai-partai anggota Koalisi Merah Putih mampu menguasai DPR dengan menduduki kursi pimpinan dan ketua komisi.
“Ya logikanya lucu banget, ya lucu banget, ya lucu banget, masa yang menang jadi oposisi di parlemen kan lucu,” katanya di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (30/9/2014).
Meskipun demikian, Jokowi mengaku tidak pernah melakukan lobi dengan partai yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih. Yang dilakukan adalah komunikasi dengan partai lain. Dijelaskan oleh Jokowi, apa yang terjadi di dewan berakar pada persoalan pembagian kursi yang akan berimbas pada masyarakat. Namun dia belum tahu imbasnya.
“Ya enggak tahu kan kan belum, pembagian pemilihan ketua, pemilihan komisi-komisi juga belum dilakukan, saya enggak bisa komentar dong,” jelasnya.