SOLOPOS.COM - Calon presiden terpilih Joko Widodo (kanan) dan calon wakil presiden terpilih Jusuf Kalla memberi keterangan pers seusai pembubaran kelompok kerja (pokja) Tim Transisi di Rumah Transisi, Jakarta, Minggu (29/9/2014). (JIBI/Solopos/Antara/Rosa Panggabean)
Solopos.com, JAKARTA — Calon presiden terpilih dalam Pilpres 2014 Joko Widodo mengemukakan keyakinannya pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa lebih dari 7% hanya dalam tiga tahun pemerintahannya atau pada 2017.
Hal itu disampaikan Jokowi saat pembubaran kelompok kerja Tin Transidi di Kantor Transisi Jl. Situbondo No. 10, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (28/9/2014). “Dua hari lalu kami hitung kapan bisa mencapai tumbuh ekonomi 7%. Kami optimis. Pak JK ngomong tiga tahun dan saya juga ngomong tiga tahun,” katanya.
Jokowi menyampaikan bahwa negara ini banyak masalah namun tidak menyurutkan optimisme calon presiden terpilih dan calon wapres terpilih itu dalam membuka jalan lebar untuk membangun Indonesia. Menurutnya banyak pembangunan yang terlambat sehingga pemerintahan ke depan tidak bisa memiliki program prioritas karena semuanya harus segera dijalankan.
“Kebetulan saya, Pak JK ini punya tipikal dan hobi yang sama, ingin cepat menyelesaikan. Sekarang tidak ada prioritas lagi, semua harus dikerjakan, terlambat semuanya,” jelasnya.
Persoalan seperti defisit neraca perdagangan, keterlambatan infrastruktur, dan keterbatasan cash flow dinilai menjadi persoalan yang sangat berat bagi pemerintahannya, meski demikian Jokowi enggan menyampaikan secara utuh kepada publik. Jokowi berjanji akan mendorong kebijakan yang mempercepat program dan kebijakan yang terlambat jadi sebuah program yang bisa diselesaikan.
Dia mencontohkan tol laut yang harus dibangun di pelabuhan biasa dan pelabuhan dalam di 24 titik dengan menghabiskan biaya Rp60 triliun-Rp70 triliun. “Kalau menunggu APBN tidak mungkin selesai dalam 5-10 tahun sehingga harus melibatkan swasta. Setelah dicek lapangan ternyata bisa diselesaikan hanya dalam kurun waktu 3-4 tahun dengan catatan tidak memakai APBN. Pemerintah hanya memberikan payung kebijakan saja kemudian pekerjaan diserahkan kepada BUMN, investor lokal atau investor asing.”
Jokowi memberikan prioritas kepada perusahaan BUMN, kalau tidak bisa diserahkan kepada investor lokal dan opsi ketiga diserahkan kepada investor asing kalau menyangkut dana yang angkanya besar. “Kami sudah biasa hadapi hal sangat sulit, keputusan cepat, semua orang tergerak. Bantu kami,” pinta Jokowi.