SOLOPOS.COM - Presiden terpilih Joko Widodo (kedua dari kanan) didampingi wakil presiden terpilih Jusuf Kalla (kiri) dan Ketua DPP PDIP Puan Maharani (kanan) menjawab pertanyaan wartawan seusai melakukan pertemuan tertutup di Jakarta Selatan, Selasa (26/8/2014). Pertemuan Jokowi-JK dengan pimpinan fraksi DPR dan partai pendukung ini dilakukan untuk menentukan langkah politiknya ke depan. (JIBI/Solopos/Antara/Vitalis Yogi Trisna)
Harianjogja.com, JOGJA-Bambang Kusumo Prihandono, pakar sosiologi dari Universitas Atma Jaya Yogyakarta (UAJY) mengarahkan kondisi politik Indonesia yang berkembang akhir-akhir ini berpeluang membuat masyarakat kian terancam kehilangan perannya sebagai warga negara.
“Kalau sekarang ini mulai muncul penyerobotan hak milik warga negara seperti Pilkada langsung seterusnya akan bergerak rakyat tidak mendapatkan peran,” terang Bambang kepada Harianjogja.com, Sabtu(27/9/2014).
Ia melihat pengesahan UU sebagai kecenderungan yang bisa mengikis peran masyarakat dalam siste politik di Indonesia.Menurut dia, sejak 1998 sampai sekarang, kekuatan masyarakat sipil dalam mengartikulasikan ide-ide politik cenderung timbul tenggelam. Mereka yang dulu menjadi pentolan Reformasi masuk dalam kegatan politik praktis.
Hal ini tak terlepas dari kebijakan massa mengambang rancangan Orde Baru ketika partai politik tidak boleh memiliki organisasi sampai akar rumput. Kemudian, transisi demokrasi di Indonesia malah condong mengikuti alur kapitalisme. Akibatnya, masyarakat lebih banyak beroperan sebagai konsumen, bukan warga negara yang punya partisipasi aktif dalam politik.