SOLOPOS.COM - Presiden Joko Widodo (kiri) bersama Wakil Presiden Jusuf Kalla. (JIBI/Solopos/Antara/Widodo S. Jusuf)
Harianjogja.com, JOGJA—Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) diperkirakan bakal mengarungi lima tahun yang tak mudah dalam memimpin pemerintahan. Perimbangan kekuasaan yang kurang mendukung duet tersebut dinilai menjadi pengganjal kinerja pemerintahan.
Pakar politik dari Universitas Muhammadyah Yogyakarta (UMY) Bambang Wahyu Nugroho mengatakan partai pendukung Jokowi-JK di parlemen kurang kuat di parlemen. Oleh karena itu, rezim Jokowi perlu merangkul Koalisi Merah Putih (pendukung Prabowo Subianto-Hatta Rajasa) dalam menjalankan roda pemerintahan. Hal itu penting untuk menciptakan stabilitas politik selama lima tahun ke depan.
Bambang memberikan gambaran, dalam Pemilu Presiden (Pilpres) 2014, selisih perolehan suara Jokowi-JK dan Prabowo-Hatta tidak terpaut jauh. Sementara, kekuatan Koalisi Merah Putih lebih dominan di parlemen. Imbasnya, situasi saling menjatuhkan potensial terjadi. Solusianya adalah rekonsiliasi untuk menciptakan keseimbangan baru di parlemen. Tanpa rekonsialiasi, Jokowi-JK kemungkinan akan selalu “dihabisi” di parlemen.
Di DPR, Koalisi Merah Putih menguasai 63% kursi atau 353 dari 560 kursi. Kekuatan pengusung Prabowo-Hatta meliputi Partai Gerindra (73 kursi), Partai Golkar (91), Partai Demokrat (61), Partai Amanat Nasional (PAN) (49), Partai Keadilan Sejahtera (PKS) (40), dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) (39). Sementara, pendukung Jokowi-JK hanya memegang 207 kursi yang meliputi PDI Perjuangan (109), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) (47), Nasdem (35), dan Hanura (16). Komposisi tersebut tak akan berubah kecual Jokowi-JK merangkul sebagian partai di Koalisi Merah Putih sehingga muncul perimbangan kekuatan baru di parlemen.
“Akan jadi solusi apabila Jokowi-JK yang mendahului mengulurkan tangan untuk merangkul Koalisi Merah Putih dalam menjalankan roda pemerintahan,” ujarnya kepada Harianjogja.com, Sabtu (27/9/2014).
Sejauh ini Bambang belum melihat adanya realisasi upaya rekonsiliasi dari kedua pihak untuk menyatukan visi misi dalam menata roda pemerintahan ke depan. Menurutnya program kerja yang dirancang Jokowi-JK akan sia-sia apabila Jokowi kukuh pada koalisi yang mengusungnya sejak awal. “Ini politik, jika koalisi yang pernah dikalahkan tidak dirangkul, si lawan ini bermain lewat jalur parlemen,”
ujarnya.
Menurutnya kemenangan Koalisi Merah Putih dalam penetapan Rancangan Undang-undang (RUU) Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) menjadi gambaran adanya indikasi kurang menguntungkan bagi Jokowi-JK. Apabila hal tersebut dibiarkan terus berkembang,
pengambilan keputusan antara pemerintah dan parlemen akan lebih sering buntu.
“Apabila sering deadlock [buntu], yang rugi justru pemerintahan Jokowi. Imbas yang lebih parah dari berkembangnya situasi ini tentu
saja mengarah ke aspek politik dan ekonomi,” terangnya.