SOLOPOS.COM - Panduan Informasi dan Inspirasi
Harianjogja.com, JOGJA – Masyarakat perlu dilibatkan dalam monitoring dan evaluasi pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) agar ke depan lebih baik, kata Rektor Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta Harsoyo.
“Keterlibatan itu penting untuk memastikan program JKN berjalan sesuai dengan ketentuan yang ada,” katanya pada lokakarya Optimalisasi Partisipasi Masyarakat Dalam Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan JKN, Sabtu (27/9/2014).
Menurut dia, monitoring dan evaluasi oleh kelompok masyarakat dapat dijadikan salah satu input penting bagi pembuat kebijakan untuk perbaikan pelaksanaan JKN.
“Program JKN penting untuk memastikan akses yang adil untuk semua warga negara, tindakan preventif yang penting dan tepat, promotif, kuratif, dan rehabilitatif pelayanan kesehatan dengan biaya yang terjangkau,” katanya.
“Program JKN penting untuk memastikan akses yang adil untuk semua warga negara, tindakan preventif yang penting dan tepat, promotif, kuratif, dan rehabilitatif pelayanan kesehatan dengan biaya yang terjangkau,” katanya.
Ia mengatakan program JKN yang telah diterapkan pemerintah mulai 1 Januari 2014 merupakan program yang perlu diapresiasi.
Tujuan utama program JKN adalah untuk memastikan akses yang adil kepada semua warga negara terkait dengan pelayanan kesehatan dengan biaya terjangkau. Hal itu untuk memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang layak bagi masyarakat.
Sistem itu menjamin lima hal yakni jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan jaminan kematian.
“Program JKN merupakan implementasi dari SJSN yang digulirkan pemerintah khususnya untuk jaminan sosial kesehatan,” kata Harsoyo.
Ia mengatakan untuk melaksanakan program JKN itu diperlukan sebuah lembaga penyelenggara, maka kemudian ditunjuklah Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.
Sampai dengan Agustus 2014 jumlah peserta BPJS Kesehatan mencapai 127,3 juta orang dan dibandingkan dengan jumlah total penduduk Indonesia yang mencapai 238 juta orang, maka persentase pesertanya baru sekitar 53 persen.
“Dengan demikian masih ada sekitar 47 persen rakyat Indonesia yang kesehatannya belum terjamin,” kata Harsoyo.
Ketua Majelis Pemberdayaan Masyarakat (MPM) Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Said Tuhuleley mengatakan pelaksanaan JKN menjadi tonggak penting dalam upaya memberikan jaminan kesehatan bagi seluruh rakyat.
“Kesehatan sebagaimana yang selalu kita harapkan merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan. Dengan kesehatan yang bagus seseorang dapat hidup produktif, baik secara sosial maupun ekonomis,” katanya.