SOLOPOS.COM - Calon presiden pasangan nomor urut satu Prabowo Subianto menggunakan hak pilihnya di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 02, Desa Bojong Koneng, Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Rabu (9/7/2014). Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak pilih mengikuti Pemilu Presiden Tahun 2014 tanggal 9 Juli di seluruh penjuru Tanah Air. (Nurul HIdayat/JIBI/Bisnis)
Solopos.com, SOLO — Keputusan mayoritas anggota DPR yang mencabut sistem pilkada langsung dan mengubah menjadi pilkada lewat DPRD juga disorot oleh koran terkemuka, AS, New York Times. Jumat (26/9/2014), sebuah berita berjudul Parliament in Indonesia Rolls Back Election Rights (Parlemen Indonesia Menarik Hak Memilih) memancing komentar Prabowo Subianto.
“Saya diberi laporan tadi malam, begitu kita memenangkan voting,langsing pers asing begitu keras menyerang dan mengomentari kita. Pers asing, ada urusan apa sama negara kita, emang mereka kasihan. Kalau rakyat kita miskin, dia kasihan. Dia memang ingin indonesia jadi sapi perahan, enggak boleh mati, karena harus diperas” kata Prabowo Subianto dalam pidatonya saat Pembekalan Calon Anggota DPR anggota Koalisi Merah Putih di Jakarta, Jumat.
Ucapan Prabowo itu menyindir apa yang ditulis New York Times hari itu yang memang menyebut penggantian pilkada langsung dengan sistem pilkada lewat DPRD sebagai sebuah kemunduran. Koran terkemuka tersebut juga menyebutnya sebagai perampasan hak rakyat.
“Tanpa diduga, parlemen Indonesia mengakhiri tugas legislasinya dengan menghapus pemilihan gubernur, bupati dan wali kota langsung. Sebuah kemunduran bagi transisi demokrasi dan perampasan hak rakyat yang nyata oleh elite politik di negara itu,” tulis sang jurnalis, Joe Cochrane, yang melaporkan dari Jakarta.
Seperti pandangan para pengamat politik dan media di Indonesia, New York Times juga mengaitkan keputusan DPR ini dengan persaingan politik di Pilpres 2014. “Sekelompok partai politik yang mendukung Prabowo Subianto dan tidak menentang pilkada langsung, tiba-tiba mengubah posisinya setelah kalah (dalam Pilpres 2014). Mereka [kubu Prabowo] mendapatkan 47% dan Jokowi 53%.”
Berikut kutipan sebagian berita tersebut:
“Tanpa diduga, parlemen Indonesia mengakhiri tugas legislasinya dengan menghapus pemilihan gubernur, bupati dan wali kota langsung. Sebuah kemunduran bagi transisi demokrasi dan perampasan hak rakyat yang nyata oleh elite politik di negara itu.
Parlemen (DPR) yang tidak membutuhkan dukungan dari presiden SBY yang segera berakhir jabatannya, menetapkan kepala daerah dipilih oleh lembaga legislator lokal (DPRD). Keputusan itu lolos melalui voting dengan komposisi 226 lawan 135 suara.
Langkah DPR pada Jumat pukul 02.00 WIB dini hari, di ujung periode mereka, dipandang para pengamat sebagai upaya pembalasan politik setelah kalah dalam Pilpres 2014 yang dimenangkan Joko Widodo, Gubernur DKI Jakarta dan mantan Wali Kota [Solo] dua periode.
Sekelompok partai politik yang mendukung Prabowo Subianto dan tidak menentang pilkada langsung, tiba-tiba mengubah posisinya setelah kalah (dalam Pilpres 2014). Mereka [kubu Prabowo] mendapatkan 47% dan Jokowi 53%.
Pada 9 Juli lalu, Jokowi yang lahir dari daerah pinggiran di Jawa Tengah dan mantan ahli kayu, mengalahkan Prabowo Subianto, mantan jenderal TNI dan menantu Soeharto, diktator yang dipaksa mundur pada 1998. Ini adalah kali pertama dalam sejarah Indonesia, seorang calon yang bukan bagian dari era Soeharto dan bukan pula orang militer, memenangkan Pilpres.
Sebelumnya, Jokowi yang akan dilantik pada 20 Oktober, mengatakan kepada waretawan bahwa menghapus pemilihan langsung di daerah merupakan sebuah kemunduran demokrasi di Indonesia. Selama 32 tahun, pemerintahan Soeharto yang didukung militer menunjuk kepala daerah dan pemilihannya melalui parlemen pusat (DPR).