SOLOPOS.COM - Joko Widodo (tengah) didampingi Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputeri (kanan) dan Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani (kedua dari kanan), Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh (kedua dari kiri), dan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar (kiri), beberapa waktu lalu. (JIBI/Solopos/Antara/Indrianto Eko Suwarso)
Solopos.com, JAKARTA–Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh menilai tidak etis jika ada Ketua Umum Partai Politik yang tidak melepaskan jabatan strukturalnya di Partai, ketika terpilih menjadi seorang Menteri untuk mendampingi pasangan Presiden dan Wapres terpilih, Joko Widodo-Jusuf Kalla.
“Jika masih merangkap Ketum Partai, itu tidak etis. Bayangkan kalau Presiden yang merupakan simbol negara tapi Ketum Parpol menurut saya sayang ya,” tutur Paloh di DPP Nasdem Jakarta, Kamis (25/9).
Pernyataan Surya Paloh tersebut menyentil Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar yang masih ingin menjadi Ketum, kendati nanti terpilih menjadi Menteri?. Paloh meyakini bahwa Muhaimin memiliki idealisme yang tinggi sehingga memilih hal tersebut.
“?Saya yakin Cak Imin punya idealisme. Apapun itu, semua ada di Cak Imin,” kata Paloh.
?Paloh menilai bahwa seorang Menteri yang harus melepaskan jabatan strukturalnya di Partai adalah fenomena baru dan Partai NasDem menurut Paloh sangat setuju dengan gagasan dari Jokowi-JK tersebut.
“Setuju sekali, menurut NasDem itu hal yang baru. Ada pendidikan baru yang disebut revolusi mentan dan itu yang dimulai dengan keteladanan para pemimpin,” tukasnya.