SOLOPOS.COM - Ilustrasi (Rachman/JIBI/Bisnis)
Solopos.com, JAKARTA — Pengesahan RUU Pilkada, Kamis (25/9/2014) ini, diperkirakan berjalan alot dan berakhir dengan voting. Hal ini karena opsi pilkada langsung dan pilkada lewat DPRD sulit untuk ditemukan.
Pengamat politik, Dimas Okky Nugroho, menyebut ngototnya desakan untuk mengesahkan opsi pilkada lewat DPRD adalah pertarungan lanjutan setelah Pilpres 2014. Pasalnya, ada ketidakpuasan pasca-Pilpres 2014 yang mencari jalan lain untuk memperkuat posisi tawar terhadap kubu pendukung Jokowi-JK. Seperti diketahui, desakan pilkada lewat DPRD dimotori anggota Koalisi Merah Putih.
“Ini kehebohan yang makin memuncak pasca Pilpres. Mereka yang tidak puas dengan hasil pilpres dan mengonsolidasikan kekuatan di DPR. Mereka kemudian mencoba menguasai level kepala daerah dengan mengonsentrasikan pemilihannnya di DPRD,” kata Dimas Okky dalam sebuah wawancara di Studio Metro TV, Kamis siang.
Menurut Dimas Okky, tujuan akhir dari desakan pilkada lewat DPRD adalah untuk menekan pemerintah pusat yang nantinya dipimpin Jokowi-JK. “Ada upaya untuk mem-presssure pemerintah, yang ujung-ujungnya untuk memaksakan agenda mereka diakomodasi pemerintah,” lanjutnya.
Ironisnya, menurut Dimas, permainan politik ini justru ditunjukkan oleh partai-partai yang lahir pasca-reformasi 1998. Dimas menyebut konstelasi politik dalam pengesahan RUU Pilkada menunjukkan konfigurasi politik pada masa Jokowi-JK. Ada parpol yang murni sebagai oposisi seperti Gerindra dan PKS, namun ada juga partai yang berada di tengah-tengah seperti PAN dan PPP yang bisa menjadi penyeimbang.
Sementara itu, politisi PKB, Anna Muawanah, membantah pembahasan RUU Pilkada ini terkait pertarungan dalam Pilpres 2014. Menurutnya, masih ada kemungkinan bagi setiap anggota DPR untuk memilih di luar instruksi partai. “Jangan ditarik ke proses pilpres yang sudah selesai. Meskipun instruksi partai menghendaki tidak langsung, dalam voting berkata lain,” katanya dalam sebuah wawancara di Gedung DPR, Kamis.