News
Kamis, 25 September 2014 - 23:41 WIB

PARIPURNA RUU PILKADA : Ruhut Sitompul: FD Dukung Pilkada Langsung

Redaksi Solopos.com  /  Rini Yustiningsih  | SOLOPOS.com

SOLOPOS.COM - Unjuk rasa wali kota dan bupati di Jakarta, Kamis (11/9/2014). (Abdullah Azzam/JIBI/Bisnis)

Solopos.com, JAKARTA–Setelah lobi-lobi politik terkait dengan 10 syarat mutlak yang diajukan diterima oleh PDIP dan partai pendukung pilkada langsung lainnya, Partai Demokrat yakin suaranya akan bulat mendukung opsi pilkada langsung.

Juru bicara Partai Demokrat Ruhut Sitompul mengatakan sesuai dengan informasi yang didapat dari internal fraksi, Fraksi PDIP, dan lain-lain, 10 syarat sudah diakomodasi atau diterima. “Jadi, Demokrat 100% penuh mendukung pilkada langsung,” katanya, Kamis (25/9/2014).

Advertisement

Uji publik, jelasnya, sudah diakomodasi oleh PDIP dan partai pendukung pilkada langsung lain. Menurutnya, syarat tersebut bukan merupakan suatu hal yang buruk atau susah dilakukan. “Ini untuk perbaikan bersama kok, enggak sulit.”

Selain memastikan, Ruhut juga menampik adanya swing voters dari kader Demokrat. “Masih utuh. Semua dukung pilkada langsung.”

Hal senada diungkap oleh Ketua Fraksi Partai Demokrat di Dewan Perwakilan Rakyat Nurhayati Ali Assegaf yang mengklaim partainya solid mendukung pilkada langsung

Advertisement

FD Pertahankan Syarat
Sudah lebih dari 5,5 jam terhitung dari pukul 18.00 WIB lobi yang dilakukan oleh pimpinan fraksi akhirnya rampung. Fraksi Partai Demokrat (PD) tetap mempertahankan syarat yang diusung, namun proses lobi menggugurkan opsi itu.

“Kita dalam lobi tetap mempertahankan syarat yang kami ajukan. Itu bulat harus dengan musyawarah mufakat,” ujar Nurhayati usai proses lobi tertutup di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (25/9/2014) sebagaimana ditulis Detik.

Sebenarnya PD berharap PDIP dan lainnya ikut dengan opsi yang diajukan partainya. Akan tetapi ada poin yang tak jua menemukan titik temu.

Advertisement

“Tentu kami berharap PDIP bisa ikut dengan syarat yang kami ajukan,” imbuh dia.

Salah satu syarat yang belum disepakati adalah mengenai uji publik yang diserahkan ke DPRD. Namun menurut Nurhayati hal itu bersifat substantif.

Diwawancara secara terpisah Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso menyebut opsi dari PD akhirnya digugurkan. Hal itu karena tak mencapai mufakat. “Jadi nanti kita voting tanpa opsi itu,” kata Priyo.

Advertisement
Advertisement
Berita Terkait
Advertisement

Hanya Untuk Anda

Inspiratif & Informatif