SOLOPOS.COM - ilustrasi.dok
Harianjogja.com, GUNUNGKIDUL-Guru swasta yang mengajar SMA dan SMK di Gunungkidul mengaku bosan makan janji cairnya tunjangan sertifikasi. Hingga kini, tak satupun guru swasta SMA dan SMK yang mendapatkan tunjangan sertifikasi 2014.
Salah satu Pengurus Persatuan Guru Swasta Indonesia (PGSI) Gunungkidul Arif Nurgiyantoro mengatakan, para guru sudah sering meminta kejelasan ke pusat. Menurut dia, pusat menjanjikan akan ada pencairan paling cepat akhir Agustus dan paling lambat akhir September.
“Namun, hingga saat ini juga belum ada realisasi,” ujar dia kepada Harianjogja.com ketika ditemui di SMK 45 Wonosari, Selasa (23/9/2014).
Ia menambahkan pihaknya kembali mencoba menanyakan ke pusat beberapa waktu lalu. Guru di Gunungkidul kembali mendapatkan janji, tunjangan sertifikasi akan cair pada November. Arif berharap, tunjangan sertifikasi benar-benar cair pada November.
Ia menambahkan pihaknya kembali mencoba menanyakan ke pusat beberapa waktu lalu. Guru di Gunungkidul kembali mendapatkan janji, tunjangan sertifikasi akan cair pada November. Arif berharap, tunjangan sertifikasi benar-benar cair pada November.
“Kami sudah bosan dengan janji-janji. Yang penting ada realisasi,” ungkap dia.
Arif mempertanyakan kenapa hanya di Gunungkidul sendiri yang tunjangan sertifikasi untuk guru SMA dan SMK non-pegawai negeri sipil belum juga cair. Ia mengaku, terus berkoordinasi dengan PGSI DIY untuk memantau kondisi tersebut.
Salah satu guru di SMK 45 Wonosari, Ratijo mengaku sebelum dipegang oleh pusat, tujangan sertifikasi guru swasta selalu lancar. Ia berharap, Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Disdikpora) Gunungkidul turut memperjuangkan nasib mereka. Ia berharap, guru swasta tidak dianaktirikan.
Guru lainnya, Edi Supriyanti mengaku sudah bosan dengan jawaban yang diberikan Disdikpora Gunungkidul. Menurutnya, setiap kali menanyakan nasib mereka, selalu disuruh menunggu karena semua diurus oleh pusat. Ada pun besar tunjangan sertifikasi yakni Rp1,5 juta.
“Logikanya, jika diurus pusat, kalau Sleman bisa cair, Gunungkidul harusnya juga bisa cair. Tapi kenapa belum?” ucap dia.
Sekretaris Disdikpora Gunungkidul Bahron Rosyid mengatakan mulai 2014 tunjangan sertifikasi guru non-PNS ditransfer langsung dari pusat ke guru yang bersangkutan. Karena hal itu, lanjut Bahron, Disdikpora Gunungkidul kesulitan memantau siapa saja yang sudah mendapatkan pencairan tunjangan tersebut.
“Kami tidak tinggal diam. Kami ikut menanyakan ke pusat. Jawabannya selalu meminta kami menunggu,” ujar dia,
Bahron mengungkapkan, Disdikpora Gunungkidul berniat konsultasi ke pusat mengenai persoalan ini. Rencananya, konsultasi akan dilakukan pada Oktober. Ada pun jumlah guru non PNS di Gunungkidul 3712 orang. 336 orang di antaranya sudah mendapatkan sertifikasi.