SOLOPOS.COM - Gunung Merapi (JIBI/Harian Jogja/Antara)
Solopos.com, KLATEN — Musim penghujan yang makin dekat membuat Pemkab Klaten siaga akan bahaya longsor yang mengintai wilayah lereng Gunung Merapi. Penanaman ribuan pohon buah disiapkan untuk mengantisipasi longsor akibat limpasan air hujan.
Kabid Pengendalian Pencemaran Badan Lingkungan Hidup (BLH) Klaten, Bambang Subyantoro, Minggu (21/9/2014), mengatakan penanaman pohon penting untuk mengantisipasi potensi bencana longsor jelang musim penghujan. Bambang mengatakan penghijauan difokuskan di kawasan lereng Merapi karena daerah tersebut kerap terjadi longsor.
“Penanaman pohon kami titikberatkan di lahan-lahan bekas lokasi galian C. Wilayah itu rata-rata tanahnya gersang dan labil, sehingga berbahaya jika terkena limpasan air,” ujarnya.
Pihaknya memilih menanam pohon buah karena akarnya relatif tidak merusak struktur tanah. Pohon buah seperti avokad dan jambu juga memiliki kemampuan mengikat air yang baik. Di samping itu, pohon-pohon tersebut aman dari penebangan pihak tak bertanggungjawab.
“Sebenarnya di kawasan kurang subur seperti lereng Merapi lebih cocok ditanami sengon. Pohonnya kuat meski minim pengairan. Namun kami khawatir pohon akan ditebangi untuk kepentingan ekonomis,” tuturnya.
Bambang mengatakan penghijauan akan dimulai pada awal musim penghujan agar pohon dapat tumbuh maksimal. BLH menyediakan dana Rp50 juta untuk penanaman pohon di desa lereng Merapi seperti Kendalsari, Balerante dan Sidorejo. “Pohon yang ditanam berukuran 80 sentimeter sampai 1,5 meter agar mudah hidup. Rencananya Oktober mulai penghijauan,” kata dia.
Kabid Amdal dan Pengembangan Lingkungan BLH Klaten, Anwar Shodiq, mengatakan telah meminta pihak desa untuk mendata lahan yang perlu penghijauan. Anwar mengatakan lokasi tersebut tak harus berstatus tanah kas desa. “Pokoknya wilayah yang dirasa rawan longsor tolong diinfokan. Kami siap mengupayakan penghijauan.”
Lebih jauh, pihaknya berharap warga ikut merawat dan menjaga pohon agar tumbuh rindang. Menurut Anwar, bencana akan terus terjadi jika warga masih berpandangan hanya pemerintah yang wajib menjaga lingkungan. “Kalau bisa di wilayah ada aturan sendiri, seperti mengganti pohon dua kali lipat jika ada yang kedapatan melakukan penebangan,” tandasnya.