Simulasi e-voting pilkades di Kantor Pemerintah Desa Genting, Kecamatan Cepogo, Boyolali, Kamis (14/2/2013). (Oriza Vilosa/JIBI/Solopos) Simulasi e-voting pilkades di Kantor Pemerintah Desa Genting, Kecamatan Cepogo, Boyolali, Kamis (14/2/2013). (Oriza Vilosa/JIBI/Solopos)
Sabtu, 20 September 2014 02:30 WIB Rahmayulis Saleh/JIBI/Bisnis Sains Share :

BPPT Tawarkan Pemilu Berkualitas dengan E-Voting

Solopos.com, JAKARTA Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) terus berupaya memaksimalkan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam pemilihan umum legislatif, pemilihan umum presiden dan wakil presiden, maupun pemilihan umum kepala daerah. Salah satu cara pemilihan tersebut melalui pemungutan suara elektronik atau e-voting.

Direktur Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) BPPT, Hamam Riza, mengatakan e-voting merupakan pilihan yang inovatif dan penting dalam mendukung pilar demokrasi yang berkualitas. ”Diharapkan e-voting mampu mengatasi permasalahan dalam penyelenggaran pemilu pada tahun-tahun sebelumnya,” katanya dalam diskusi bertema Pilkada Langsung dengan E-Voting, Kenapa Tidak? di Jakarta, Jumat (19/9/2014).

Dia mengatakan BPPT sudah mengusulkan pilkada langsung dengan menggunakan teknologi e-voting. Menurut dia, dengan e-voting, pilkada bisa lebih transparan, akuntabel, cepat, akurat, serta efisien, sesuai dengan karakteristik utama TIK yang mampu mendukung transparansi, mampu menghilangkan dimensi jarak dan waktu.

Chief Engineering Program Pemilu E-Voting BPPT, Faisol Ba’Abdullah, mengatakan dengan sistem e-voting, masyarakat memilih calon kepala daerah pada mesin yang akan mengeluarkan kertas sebagai bukti telah memilih. Menurut Faisol, pemilih tidak akan menyoblos pada kertas suara lagi sehingga lebih efisien dan efektif.

“Kami sudah siap dengan peralatan ini. Yang dibutuhkan sekarang adalah payung hukumnya dan pengadaannya,” kata Faisol.

Diizinkan MK
Faisol menjelaskan Mahkamah Konstitusi (MK) membolehkan e-voting lewat keputusannya pada 2010. Namun, belum ada peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang memayungi penggunaan alat ini.

Alat ini sudah pernah dicoba di tiga tempat pemilihan sekelas kepala desa. Peralatan yang digunakan terlihat cukup sederhana, yakni monitor PC (jenis all in one), printer, kartu elektronik, dan pembaca kartu elektronik (card reader). Alat ini juga mengakomodasi pilihan golput pemilih.

Terpisah, calon presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) mengapresiasi adanya upaya pemilu menggunakan e-voting.

“Kalau memungkinkan, ya bagus. Semua yang berkaitan dengan elektronik itu bagus,” kata Jokowi, Jumat.

Meski mengapresiasi temuan itu, Jokowi justru menitikberatkan penemuan ini pada tingkat kepercayaan masyarakat yang harusnya juga meningkat. “Kan harus dibangun juga apakah masyarakat percaya,” ujar Gubernur DKI ini.

Dalam kesempatan berbeda, calon wakil presiden terpilih, Jusuf Kalla, pesimistis alat ini bisa digunakan di Indonesia. Menurutnya, cara pemilihan elektronik hanya bisa dilaksanakan beberapa negara maju. “Dengan pulpen saja [mencontreng] tidak percaya, apalagi dengan elektronik padahal semua orang sudah punya HP,” ujarnya. (JIBI/Solopos/Detik)

 

lowongan pekerjaan
Harian Umum SOLOPOS, informasi selengkapnya KLIK DISINI
Loading...

Kolom

GAGASAN
Wacana Lama Densus Antikorupsi

Gagasan ini dimuat Harian Solopos edisi Jumat (20/10/2017. Esai ini karya Hafid Zakariya, Ketua Program Studi Ilmu Hukum di Universita Islam Batik (Uniba) Solo. Alamat e-mail penulis adalah hafidzakariya@gmail.com. Solopos.com, SOLO — Rencana pembentukan Detasemen Khusus Antikorupsi yang digulirkan kembali oleh…