SOLOPOS.COM - Ketua Asosiasi Masyarakat Tani Padi Indonesia (Amartapadi), Catur Budi Cermo, (paling kanan) memeriksa bibit padi di Desa Cermo, Kecamatan Sawit, Boyolali, bersama pengurus lain setelah mendeklarasikan organisasi baru bagi kelompok petani padi tersebut, Rabu (17/9/2014). (Irawan Sapto Adhi/JIBI/Solopos)
Solopos.com, BOYOLALI – Sejumlah petani padi dari perwakilan sejumlah provinsi di Indonesia mendeklarasikan diri bersatu dalam naungan organisasi Asosiasi Masyarakat Tani Padi Indonesia (Amartapadi). Deklarasi berlangsung di Dusun Taruloyo, Desa Cermo, Kecamatan Sambi, Boyolali, Rabu (17/9/2014).
Ketua Amartapadi, Catur Budi Setyo, menyesalkan tindakan pemerintah selama lima tahun terakhir yang masih melakukan impor beras secara besar-besaran di tengah panen raya petani padi Indonesia.
“Petani padi, yang notabene merupakan salah satu produsen pangan primer [beras] di negara ini masih jauh mendapat perlakuan yang layak. Saya berharap Amartapadi bisa dijadikan sebagai wadah perjuangan bagi petani padi di Indonesia untuk mengembangkan pengetahuan, pengalaman, serta pembelajaran bagi sesama petani padi lain,” kata Catur saat dijumpai wartawan di sela-sela acara deklarasi, Rabu.
Catur mengatakan berdasarkan data yang dia peroleh, sejak tahun 2003 sampai 2013 tercacat 5,4 juta rumah tangga tani pergi meninggalkan pertanian dan lebih memilih bekerja di sektor lain. Selain itu, petani juga menjual tanah-tanah produktif mereka. Kondisi tersebut memberi sumbangan bagi terjadinya alih fungsi lahan sehingga lahan pertanian juga semakin kecil.
“Masalah-masalah yang dialami petani membuat kami para petani dari berbagai tempat asal harus berkumpul. Kami memilih Boyolali karena berada di tengah-tengah. Saat ini yang berkumpul di Amartapadi baru petani dari Jateng, Jabar, dan Jatim,” ujar Catur.
Sementara itu, Camat Sambi, Heri Widono, dalam sambutannya membuka acara deklarasi Amartapadi, mengatakan petani memang perlu masuk dalam kegiatan organiasi atau kelompok. Petani bisa saling tukar pendapat dengan petani lain saat mengalami masalah dalam mengelola lahan pertanian.