SOLOPOS.COM - Presiden Joko Widodo (kiri) bersama Wakil Presiden Jusuf Kalla. (JIBI/Solopos/Antara/Widodo S. Jusuf)
Calon presiden terpilih dalam Pilpres 2014 Joko Widodo (kiri) bersama calon wakil presiden terpilih Jusuf Kalla (kanan) berjalan menuju teras untuk memberikan keterangan pers tentang postur kabinet mereka kelak di Kantor Transisi Jokowi-JK di Jl. Situbondo No. 10, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (15/9/2014).(JIBI/Solopos/Antara/Widodo S. Jusuf)
Kanalsemarang.com, SEMARANG—Pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) R. Siti Zuhro berharap pemerintahan mendatang tidak memasukkan para pelanggar hak asasi manusia dalam kabinet lima tahun ke depan.
“Kriteria calon anggota kabinet harus bersih, memiliki track record (rekam jejak) yang baik, atau tidak melanggar hak asasi manusia (HAM) dan tidak pernah korupsi,” kata Prof Siti Zuhro, seperti dikutip Antara, Selasa (16/9/2014).
Sebelumnya, Calon Presiden RI terpilih Joko Widodo (Jokowi) mengumumkan 16 menteri dalam kabinetnya kelak akan dijabat oleh profesional yang memiliki latar belakang partai politik.
“Kita sudah memutuskan kementerian ada 34, yang pembagian menterinya nanti akan diduduki oleh 18 profesional (nonpartai politik) dan 16 profesional berasal dari partai,” kata Jokowi di Rumah Transisi, Jakarta, Senin (15/9/2014).
Mantan Walikota Surakarta itu tidak menyebutkan alasan spesifik mengapa dirinya memutuskan 16 menterinya akan dijabat oleh kader partai.
Pada kesempatan itu, Jokowi menyebutkan Kementerian Keuangan, Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) berasal dari kalangan profesional nonparpol.