SOLOPOS.COM - Ilustrasi penyelenggaraan haji (JIBI/Solopos/Antara/Andika Wahyu)
Solopos.com, JAKARTA — Isu penghapusan Kementerian Agama dan penggantian namanya menjadi Kementerian Wakaf Haji dan Zakat mendapat reaksi dari Muhammadiyah. PP Muhammadiyah meminta Jokowi-JK tidak benar-benar mengubah nama Kementerian Agama itu.
Ketua PP Muhammadiyah, Yunahar Ilyas, mengatakan Kementerian Agama harus tetap ada dan tidak diubah. Alasannya, Kementerian Agama merupakan bagian dari sejarah bangsa Indonesia. Menurut Yunahar, adanya kementerian ini sangat dibutuhkan untuk mengurusi semua persoalan yang berkaitan dengan agama di Tanah Air dan menjauhkan dari bentuk negara sekuler.
“Kalau nama kementerian seperti itu, lantas mengurusi pernikahan, pendidikan agama dan lainnya bagaimana? Menurut kami harus tetap namanya Kementerian Agama,” kata Yunahar Ilyas di Kantor PP Muhammadiyah, Menteng Raya 62 Jakarta, Rabu siang (17/9/2014), seperti dilansir Muhammadiyah.or.id.
Isu penghapusan Kementerian Agama muncul setelah Jokowi mengumumkan arsitektur kabinetnya Senin (15/9/2014) lalu. Padahal dalam pengumuman itu, Jokowi sama sekali tidak menyebutkan penghapusan Kementerian Agama atau kementerian yang akan berubah nama. Jokowi sendiri sudah membantah isu itu dan menegaskan tak ada rencana menghapus Kementerian Agama.
“Siapa yang bilang? Tidak ada perubahan nama,” kata Jokowi di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (17/9/2014), dikutip Antara.
Ia menegaskan bahwa Kementerian Agama tidak akan diubah namanya, apalagi dihilangkan. ”Senangnya kok isu seperti itu sih?” katanya.