Jogja
Rabu, 17 September 2014 - 17:40 WIB

CURHAT ANGGOTA DPRD : Saya Malu Sama Masyarakat, Sebulan Ini Menganggur

Redaksi Solopos.com  /  Nina Atmasari  | SOLOPOS.com

SOLOPOS.COM - Salah seorang anggota Dewan di Fraksi PKB menghabiskan waktu dengan membaca koran lantaran DPRD belum bisa bekerja selama sebulan terakahir, Senin (15/9/2014). (JIBI/Harian Jogja/Bhekti Suryani)

Sudah sebulan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Bantul dilantik sebagai wakli rakyat. Namun, mereka belum juga bekerja lantaran alat kelengkapan Dewan belum bisa dibentuk. Berikut kisah yang dihimpun wartawan Harian Jogja, Bhekti Suryani.

Sudah pukul 09.00 WIB, Senin (15/9/2014), gedung DPRD Bantul masih lengang. Beberapa ruangan fraksi DPRD kosong tanpa penghuni. Sebagian ruangan fraksi yang tidak kosong, hanya diisi beberapa orang anggota Dewan. Jumlahnya pun dapat dihitung dengan jari, dari total 45 anggota DPRD periode 2014-2019.

Advertisement

Fraksi PDI Perjuangan misalnya, yang anggotanya berjumlah 12 orang, sampai pukul 09.45 WIB hanya hadir dua orang. Fraksi lainnya, seperti Partai Keadilan Sejahtera dan Fraksi Nasional Bintang Demokrat, kosong melompong. Sebagian anggota Dewan yang datang tampak hanya duduk-duduk atau membaca satu per satu surat kabar yang menumpuk di meja fraksi.

”Jenuh full, sebulan begini terus,” ungkap Uwaisun Nawawi, anggota Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa sembari membolak-balik halaman surat kabar. Sejak dilantik, politikus PKB itu hanya menyetor muka ke kantor.

Duduk beberapa jam, membaca koran, lalu pulang. Uwaisun mengaku tidak hanya dilanda kejenuhan. Dirinya merasa malu lantaran telah dilantik namun tidak melakukan apa-apa. Padahal, ia dan kawan-kawan telah menerima gaji sebagai wakil rakyat.

Advertisement

”Malu saya sama masyarakat, sebulan ini menganggur. Mau di rumah saja juga malu sama warga, kok tidak bekerja,” tuturnya.

Uwaisun salah satu anggota Dewan yang masih kerap tampak di gedung wakil rakyat karena tidak semua anggota Dewan tetap mengantor tiap hari. Sebagian justru menghabiskan waktu di luar. Kalau pun datang, hanya beberapa jam mereka duduk-duduk dan mengobrol. ”Biasanya datang jam 10-an, jam satu sudah pulang,” ungkapnya.

Eko Sutrisno Aji, anggota Fraksi PPP, juga mengungkapkan kejenuhannya menganggur selama sebulan. Belum terbentuknya alat kelengkapan seperti Komisi, Badan Anggaran, Badan Legislasi, Badan Musyawarah dan Badan Kehormatan Dewan membuat para wakil rakyat itu makan gaji buta selama sebulan.

Advertisement

Alkap DPRD tidak bisa dibentuk karena sampai sekarang pimpinan definitif DPRD Bantul belum disahkan. Pengesahan pimpinan definitif menunggu keluarnya Surat Keputusan (SK) Gubernur.

Musabab lamanya penetapan pimpinan definitif di antaranya lamanya dewan pimpinan pusat (DPP) partai memilih pimpinan definitif DPRD di daerah.

Alhasil, Dewan tidak bisa melakukan fungsinya sebagai pengawas, penyusun anggaran dan pembuat peraturan. Suwandi, anggota Fraksi PPP, mengungkapkan lamanya pembentukan alat kelengkapan menyebabkan layanan ke masyarakat tidak maksimal.

”Seperti beberapa waktu lalu, ada warga transmigran yang mengadu karena tidak ada komisi mau tidak mau ke fraksi. Kalau saya prinsipnya meski belum ada komisi, bagaimana supaya tetap bisa bekerja,” ujarnya.

Advertisement
Advertisement
Berita Terkait
Advertisement

Hanya Untuk Anda

Inspiratif & Informatif