SOLOPOS.COM - Jokowi menumpang mobil Mercedes-Benz kepresidenan, Sabtu (23/8/2014). (JIBI/Solopos/Antara/Reno Esnir)
Solopos.com, JAKARTA — Teka-teki gambaran arsitektur kabinet Jokowi akhirnya menemukan titik terang. Jokowi akan bicara soal struktur kementeriannya di Kantor Transisi pada Senin (15/9/2014) sore atau malam ini.
“Saya akan ngomong soal kementerian nanti sore atau malam di [Kantor] Transisi,” kata Jokowi di Balai Kota DKI Jakarta, Jl. Medan Merdeka Selatan, Jakarta Selatan, Senin (15/9/2014).
Namun Jokowi tak mau banyak mengungkap soal yang akan dibicarakannya sore hari ini. Ia menyatakan jumlah kementerian itu sudah memperhitungkan efektivitas kerja kabinetnya. “Sudah pasti pertimbangannya untuk efektivitas,” ujarnya.
Meski didesak, Jokowi tetap tak mau memberi bocoran. Namun, dalam berbagai kesempatan, Jokowi dan salah salah satu deputi Tim Transisi menyatakan akan mempertahankan 34 kementerian yang ada seperti saat ini.
Meski jumlahnya sama, beberapa kementerian ada yang digabungkan, ada juga yang malah dimekarkan. Hal serupa juga diungkapkan Sekjen PDIP, Tjahjo Kumolo. Menurutnya, kemungkinan besar Jokowi-JK akan mempertahankan jumlah menteri kabinet seperti sekarang.
“Arah arsitektur kabinet Bapak Jokowi ke depan gelagatnya mengerucut pada jumlah menteri yang tidak jauh berbeda dengan saat ini,” kata Tjahjo Kumolo seperti dikutip Detik, Jumat (12/9/2014) lalu.
Mantan Ketua Tim Pemenangan Jokowi-JK ini mengatakan fokus utama kabinet Jokowi-JK adalah mewujudkan pemerintahan yang bekerja dan efektif. Kunci efektivitas pemerintahan, kata Tjahjo, terletak pada postur.
“Fokus pembahasan saat ini adalah bagaiamana memastikan agar postur di setiap kementerian betul-betul menjamin terlaksananya fungsi dasar negara dan menghindarkan adanya duplikasi fungsi. Sebagai contoh, fungsi penelitian pemberantasan kemiskinan banyak terdistribusi ke banyak kementerian,” ujarnya.
Jokowi-JK ingin mewujudkan sistem presidensiil yang efektif dan efisien. Di samping kabinet yang bersih, Jokowi-JK juga akan mewujudkan kabinet yang profesional, tak masalah posturnya gemuk atau ramping.
“Saya kira pemahaman ramping tidak terlalu dikurangi jumlah departemen/kementerian. Setidaknya wakil menteri bisa saja dihapuskan dan ada penggabungan-penggabungan kementerian seperti sesneg dan seskab, perdagangan dan perindustrian,” papar Tjahjo Kumolo.