SOLOPOS.COM - Salah satu gambar rancangan bandara baru di Kulonprogo yang beredar di internet. Bandara ini akan menggantikan Bandara Adi Sucipto yang sudah tak bisa lagi dikembangkan. (JIBI/SOLOPOS/dok)
Harianjogja.com, KULONPROGO-Pengamanan untuk pelaksanaan sosialisasi rencana pembangunan bandara di Kecamatan Temon masih mengandalkan personel dari Polres dan Kodim 0731 Kulonprogo. Pasalnya, hingga saat ini Polda DIY belum menerima permintaan tambahan personel untuk mengamankan sosialisasi yang rencananya dilakukan Selasa (16/9/2014) besok.
Kapolres Kulonprogo AKBP Johanes Setiawan Widjanarka menyebutkan sebanyak 335 personel dari Polres Kulonprogo diterjunkan untuk mengamankan pelaksanaan sosialisasi rencana pembangunan bandara.
Rencananya, kata dia, dalam satu hari hanya diadakan satu sosialisasi sehingga personel yang bertugas dapat terpusat di wilayah tersebut. Ia menguraikan, bentuk pengamanan yang dilakukan ada dua, yakni terbuka dan tertutup.
“Artinya, ada petugas yang berseragam lengkap dan ada pula yang berpakaian sipil di lokasi sosialisasi, intinya tetap sama, yaitu menjaga keamanan dan berusaha mengendalikan situasi tetap kondusif,” ujarnya, Minggu (14/9/2014).
“Artinya, ada petugas yang berseragam lengkap dan ada pula yang berpakaian sipil di lokasi sosialisasi, intinya tetap sama, yaitu menjaga keamanan dan berusaha mengendalikan situasi tetap kondusif,” ujarnya, Minggu (14/9/2014).
Ia mengatakan tidak menutup kemungkinan terdapat personel dari Polda DIY yang akan diperbantukan dalam pelaksanaan sosialisasi tersebut. Namun, saat ini hal tersebut belum direalisasikan karena masih melihat situasi di lapangan.
“Selama kondusif ya personel yang ada dioptimalkan,” ungkap Johanes.
“Walaupun sampai sekarang juga belum ada pihak yang memberitahukan akan melakukan unjuk rasa,” imbuhnya.
Kapolda DIY Brigjen Pol Oerip Soebagyo menjabarkan jumlah personel yang disiagakan dalam sosialisasi rencana pembangunan bandara disesuaikan dengan situasi di lapangan.
“Kalau misalnya diminta kami sudah siapkan personel tetapi sampai sekarang belum ada permintaan khusus,” kata Oerip.
Ia menerangkan Polri mendukung program pemerintah termasuk rencana pembangunan bandara. Menurut dia sosialisasi ini penting supaya masyarakat memahami program pemerintah dan manfaatnya. Terkait potensi unjuk rasa, Oerip menuturkan, secara prisip unjuk rasa diizinkan dan diatur dalam undang-undang. Namun, ia berharap bila ada yang akan berunjuk rasa harus dilakukan sesuai ketentuan dan tidak berujung pada tindak pidana yang lain.
Camat Temon Djaka Prasetya mengungkapkan waktu sosialisasi diundur sehari dari rencana semula, yaitu dari Senin (15/9/2014) menjadi Selasa (16/9/2014).
“Pertimbangan mundur supaya kesiapan tim lebih mantap,” ujarnya.
Sasaran hari pertama sosialisasi, kata dia, masih sama dengan sebelumnya, meliputi warga terdampak di Desa Jangkaran yang bergabung dengan warga terdampak dari Desa Temon Kulon, Temon Wetan, dan Kebonrejo.