SOLOPOS.COM - Ilustrasi korupsi (JIBI/Solopos/Dok.)
Solopos.com, KARANGANYAR –Jajaran Polres Karanganyar sudah memeriksa dua petinggi di Perusahaan Daerah (PD) Badan Kredit Kecamatan (BKK) Karanganyar, Mns dan Stn dalam kasus dugaan penyimpangan penyewaan mobil rental di Mapolres setempat, Rabu (10/9/2014).
Hasil pemeriksaan tersebut diketahui, kedua petinggi BKK Karanganyar telah melakukan tindakan penyimpangan yang menyebabkan adanya kerugian negara senilai Rp1,2 miliar.
Selanjutnya, petugas kepolisian bersiap melakukan penggeledahan ddi kantor BKK Karanganyar guna memburu data penunjang yang dibutuhkan dalam waktu dekat.
Hal tersebut ditegaskan Kapolres Karanganyar, AKBP Martireni Narmadiana, saat ditemui wartawan di rumah dinas (Rumdin) Karanganyar, Kamis (11/9/2014).
Hal tersebut ditegaskan Kapolres Karanganyar, AKBP Martireni Narmadiana, saat ditemui wartawan di rumah dinas (Rumdin) Karanganyar, Kamis (11/9/2014).
Selain kedua tersangka, aparat kepolisian juga sudah memeriksa sejumlah pengurus di internal BKK Karanganyar.
“Kebetulan, kemarin saya sedang berada di Jakarta. Jadi, saya belum bisa menjelaskan secara detail hasil laporan pemeriksaan Mns dan Stn. Yang jelas, telah ditemukan penyimpangan dalam penyewaan mobil kantor senilai Rp1,2 miliar [bukan Rp1,8 miliar]. Ke depan, kami akan menggeledah kantor BKK Karanganyar untuk mencari barang-bukti (BB). Kami sudah mengantongi izin dari Pengadilan Negeri (PN) Karanganyar,” katanya.
“Untuk jumlah tersangka, masih yang dua itu. Selebihnya, masih kami kembangkan,” katanya.
Berdasarkan data yang dihimpun Solopos.com, aparat kepolisian mengusut kasus penyimpangan penyewaan mobil rental di BKK Karanganyar menyusul adanya laporan dari elemen masyarakat.
Pemeriksaan Saksi
Selain sudah memeriksa tersangka Mns dan Stn, polisi juga sudah melakukan pemeriksaan terhadap saksi lainnya, seperti seluruh pimpinan cabang di BKK Karanganyar.
Kabag Perekonomian Setda Karanganyar, Timotius Suryadi, mengatakan terseretnya para petinggi di PD Karanganyar tak mempengaruhi kinerja perbankan.
Selama ini, sumber daya manusia (SDM) di PD Karanganyar tetap menjalankan tugasnya seperti biasa.
“Tak ada masalah kinerja bank-nya. Kalau soal hukum, biarlah itu berjalan dengan sendirinya,” katanya.
Selain PD BKK Karanganyar disorot aparat kepolisian, PD BPR BKK Tasikmadu juga disorot Kejaksaan Negeri (Kejari) Karanganyar lantaran petinggi setempat diduga melakukan kredit fiktif senilai Rp4,5 miliar.
Selama ini, Kejari Karanganyar sudah memeriksa sejumlah petinggi di BPR BKK Tasikmadu guna mengusut kasus yang dinilai sangat merugikan masyarakat itu.
“Untuk pengusutan BPR BKK Tasikmadu kami lanjutkan awal pekan depan. Soalnya, hari ini [kemarin] ada kunjungan dari Kejaksaan Agung (Kejagung) di kantor,” kata Kasi Pidana Khusus (Pidsus) Karanganyar, Gunawan Wisnu M.