News
Selasa, 9 September 2014 - 14:45 WIB

MASALAH PENDIDIKAN : Tuntut Batalkan PPG, Mahasiswa FKIP UNS Serahkan Surat Raksasa

Redaksi Solopos.com  /  Rohmah Ermawati  | SOLOPOS.com

SOLOPOS.COM - Presiden BEM FKIP UNS Eko Julianto (kiri) menyerahkan surat raksasa kepada dua anggota DPRD di Gedung DPRD Solo, Selasa (9/9/2014). (Tri Rahayu/JIBI/Solopos)

Solopos.com, SOLO – Sebanyak 22 mahasiswa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Sebelas Maret (UNS) Solo mendatangi Kantor DPRD Solo, Selasa (9/9/2014). Mereka menyerahkan surat raksasa berisi tiga tuntutan tentang kebijakan pendidikan kepada DPRD Solo.

Kedatangan mereka diterima wakil rakyat yang pernah duduk di Komisi IV DPRD Solo, yakni Paulus Haryoto dan Reny Widyawati di Ruang Badan Anggaran (Banggar) DPRD Solo.

Advertisement

Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) FKIP UNS, Eko Pujianto, menyampaikan tiga tuntutan yakni batalkan kebijakan pendidikan profesi guru (PPG), perbaiki kualitas Lembaga Pendidikan dan Tenaga Kependidikan (LPTK), dan tolak politisasi serta selesaikan masalah-masalah pendidikan.

“Per Juni lalu, terbit peraturan dari pemerintah pusat yang tidak memberlakukan akta-IV untuk menjadi guru. Bila ingin menjadi guru harus lewat PPG. Ironisnya, mahasiswa dari ilmu murni boleh mengikuti PPG itu. Dengan begitu kan persaingan mahasiswa FKIP jadi semakin ketat. Lalu buat apa ada FKIP. Kami berharap pemerintahan yang baru nanti bisa menghasilkan kebijakan yang lebih bijaksana, khususnya bagi FKIP,” ujar Eko.

Selain persoalan PPG, Eko juga menyoroti tentang kualitas LPTK dan FKIP dan masih rendah. Padahal lembaga-lembaga itu, kata dia, akan mencetak guru-guru yang berkualitas dan bisa menerapkan sistem pendidikan sendiri.

Advertisement

Sertifikasi guru yang berjalan belakangan, bagi Eko, masih kurang dikontrol pemerintah.

Eko sudah berkoordinasi dengan BEM FKIP di sejumlah perguruan tinggi lain, seperti di Semarang dan Jogja. Menurut dia, para mahasiswa sepakat aksi pengawalan masalah PPG dimulai dari Solo.

Pada puncaknya, terang Eko, aksi besar-besaran akan dilakukan lewat jalur Ikatan Mahasiswa Keguruan dan Ilmu Pendidikan Indonesia saat pelantikan Joko Widodo (Jokowi) menjadi Presiden.

Advertisement

Sementara itu, mantan anggota Komisi IV DPRD Solo, Paulus Haryoto, menyampaikan penghargaan kepada masukan, usulan, atau petisi dari para mahasiswa. Paulus berkomitmen masukan para mahasisa itu akan diteruskan dan diperjuangkan lewat fraksi masing-masing perwakilan partai di DPR.

Advertisement
Advertisement
Berita Terkait
Advertisement

Hanya Untuk Anda

Inspiratif & Informatif