SOLOPOS.COM - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok (Youtube)
Solopos.com, JAKARTA — Partai Gerindra adalah salah satu partai di DPR yang mendukung pemilihan kepala daerah melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Namun Wakil Gubernur DKI Jakarta yang juga dari Gerindra, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, tidak setuju apabila pilkada dilakukan melalui DPRD.
“Kalau saya dipilih DPRD, maka tiap hari cuma mikir bagaimana caranya untuk baik-baikin DPRD, main keluar negeri, main golf. Kalau perlu saya gaji tiap bulan DPRD. Bukannya mikirin rakyat jadinya tapi malah mikirin DPRD saja,” kata Ahok, di Balai Kota, Jakarta Pusat, Senin (08/9/2014), dikutip Antara.
Ahok juga mengatakan pihak-pihak yang menyetujui kepala daerah dipilih oleh DPRD adalah mereka yang tidak berjiwa rakyat. Dia khawatir pilkada melalui DPRD akan semakin membuka celah bagi kepala daerah untuk melakukan tindak pidana korupsi karena harus “timbal balik” kepala DPRD.
“Buat saya ini [kepala daerah dipilih DPRD] bukan sebuah kemunduran, tapi orang yang mengusulkan itu adalah mereka-mereka yang tidak berjiwa rakyat,” kata Ahok.
Menurut dia, untuk saat ini sistem pemilihan kepala daerah dengan cara dipilih langsung oleh rakyat adalah salah satu cara terbaik untuk menghasilkan seorang pemimpin. “Di luar plus dan minusnya pemilihan kepala daerah, tetap yang terbaik menurut saya ialah dipilih oleh rakyat,” ujarnya.
Apalagi yang menjadi alasan sejumlah pihak mengusulkan kepala daerah dipilih DPRD adalah biaya politik yang mahal. Ahok tidak sepakat dengan anggapan tersebut karena tidak semua hati rakyat tidak bisa disogok oleh uang (money politics).
Ia menuturkan, sistem kepala daerah dipilih rakyat ini sudah terbukti menghasilkan sejumlah pemimpin yang baik salah satunya ialah Joko Widodo (Jokowi). “Saya dan Pak Jokowi tidak main sogok rakyat, ikut partai tidak bayar tapi bisa menang kok. Malah jadi presiden lagi sekarang [Jokowi],” kata Ahok.